Jakarta, NU Online 

Masalah-masalah HAM, intoleransi dan kebebasan beragama di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius hingga saat ini. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus mayoritarianisme seperti kasus Meiliana di Tanjung Balai, masalah Ahmadiyah dan Syiah Sampang, kasus pendirian rumah ibadah dan seterusnya. Motifnya selalu kelompok minoritas menjadi korban dari mereka yang berjumlah lebih besar. 

Penyebab maraknya masalah-masalah di atas itu tidak tunggal. Bisa jadi berasal dari kurangnya edukasi, minimnya perjumpaan antar kelompok masyarakat atau bisa pula yang lain. Namun bagi aktivis jaringan Gusdurian, Suraji, salah satu penyebab terbesar adalah lemahnya penegakan hukum. 

"Saya kira pemerintah kita masih lemah dalam proses penegakan hukum terhadap isu-isu HAM, demokrasi dan Intoleransi," kata Suraji pada NU Online, Rabu (12/12). Catatan itu diberikan Suraji pada pemerintah juga karena berkenaan dengan hangatnya perayaan Hari HAM Sedunia yang baru diperingati pada 10 Desember 2018 lalu.

Fenomena lain yang menurutnya bersumber pada lemahnya penegakan hukum adalah menguatnya politik identitas dan adanya perubahan dalam diri masyarakat Indonesia dari masyarakat yang dulunya moderat menjadi lebih eksklusif.

"Apa yang dilakukan Gusdurian dan yang lain dalam membangun masyarakat yang toleran melalui forum dialog akan berdampak lemah jika pemerintah kurang serius dalam penegakan hukum terhadap aksi-aksi kekerasan berbasis primordial yang umumnya menggunakan sentimen SARA," kata Suraji.

Ia menyontohkan kasus Meiliana. Pemerintah seolah hanya fokus pada korban, yakni Meiliana saja. Sementara di waktu yang bersamaan, pemerintah cenderung membiarkan para pelaku persekusi yang mengintimidasi Meiliana. "Sehingga kesannya, seolah-olah pemerintah menyetujui persekusi dan ujaran kebencian tersebut," kata Suraji.

Suraji menambahkan, bahwa kondisi Indonesia saat ini masih jauh dari rasa keadilan dan kesejahteraan seperti yang dicita-citakan Gus Dur . "Apa yang kita kerjakan selama ini tak lain meneruskan cita-cita Gus Dur untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun sayangnya, kondisi saat ini masih jauh dari cita-cita mulia Gus Dur," pungkasnya. (Ahmad Rozali)