Jakarta, NU Online

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ikut terkena pemangkasan anggaran setelah dikeluarkan surat Intruksi Presiden (Inpres) Republik  Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisinesi Belanja dalam Pelaksanaan ABPN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Semula, anggaran Kemendikdasmen mencapai 33,5 triliun. Setelah dikeluarkannya surat Inpres, terkena pemangkasan sebanyak 8 triliun. Saat ini anggaran Kemendikdasmen tersisa 25 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Achmad Zuhri menanggapi terkait pemangkasan anggaran di Kemendikdasmen. Ia menyayangkan komitmen pemerintah terhadap konstitusi yang sudah mengamanatkan 20 persen anggaran ABPN untuk pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan dalam komitmen pemerintah khususnya implementasi konstitusi kita yang mengamanatkan 20 persen APBN itu untuk pendidikan. Kenapa justru di pendidikan itu yang kemudian dipotong gitu yah. Padahal konstitusi yang mengamatkan itu, harusnya sudah clear itu,” jelas Zuhri kepada NU Online pada Ahad (9/2/2025).

Zuhri menjelaskan pemangkasan anggaran yang cukup besar, terdapat banyak sektor yang berpotensi terkena dampaknya untuk keberlangsungan pendidikan ke depan. Khususnya bidang pembangunan sumber daya dan pelatihan bagi para guru.

“Pemotongan anggaran ini sangat berdampak di banyak sektor khususnya di bidang pembangunan dan pelatihan untuk guru-guru dan yang lainnya. Jadi, nanti semuanya jadi serba susah,” ujar Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarya itu.

Lebih lanjut, Zuhri mengatakan dampaknya yang jelas ketika anggaran pendidikan dipotong tentu akan sangat beresiko terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Saat ini, kualitas pendidikan masih sangat jauh untuk mencapai predikat baik, bahkan untuk meningkatkan angka predikat pun masih kesusahan.

“Ini malah justru dikurangi atau disunat anggarannya. Saya kira pemerintah mesti mengevaluasi khususnya untuk dana pendidikan setelah dipangkas yang cukup signifikan,” terang Zuhri.

Dengan sisa anggaran yang ada untuk tahun 2025, Zuhri meminta untuk tidak mengabaikan pembangunan pendidikan khususnya di daerah tertinggal, infrastruktur sekolah, pembangunan sumber daya, dan kesejahteraan guru.

“Saya kira ketika itu sudah jadi keputusan pemerintah ya prioritas utama adalah daerah 3T harus dikejar. Kemudian infrastruktur sekolah, pembangunan sumber daya dan juga untuk peningkatan kesejahteraan guru. Jadi prioritaskan itu. Tapi yang utama adalah bagaimana anggaran pendidikan itu difokuskan untuk implementasi kerangka kurikulum yang sudah disiapkan," ungkapnya.

Zuhri berharap setelah pemangkasan agar dialokasikan bisa lebih tepat sasaran untuk kepentingan kualitas dan peningkatan pendidikan. Kemudian, ia juga meminta untuk terus berkomitmen membangun pendidikan Indonesia jauh lebih baik lagi. Dengan situasi dan kondisi bagaimanapun, menurutnya, bangsa ini sudah melawati berbagai tantangan yang panjang.

“Ya semua tetap berkomitmen dengan keadaan bagaimanapun, dalam keadaan seperti apapun, kita ini bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, yang gotong royong, tentu ini sudah hal biasa bagi para swasta. Biasa menghadapi kesulitan anggaran. Dari pengalaman itu saya kira tidak jadi soal yang signifikan,” imbuhnya.