Jakarta, NU Online
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dr Makky Zamzami menilai kebijakan Presiden RI Joko Widodo soal kelonggaran buka masker di luar ruangan harus dibarengi dengan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Peraturan ini menurut saya harus dilakukan evaluasi (dulu) jangan langsung diumumkan secara resmi,” ujar dr Makky dalam keterangan yang diterima NU Online, Kamis (19/5/22).

Apalagi peraturan tersebut menurutnya belum begitu jelas lantaran dengan atau tidaknya menggunakan masker masyarakat tetap dapat berkegiatan/aktivitas secara normal.

“Prinsipnya tujuan dari instruksi itu juga tidak terlalu jelas, justru yang perlu ditinjau adalah PPKMnya, apakah sudah dicabut atau dibuat lagi suatu peraturan baru,” kata dia.

Adanya peraturan baru tersebut, bagi dia juga tidak memiliki dampak begitu berarti, baik dari segi perekonomian maupun lainnya. “Saya juga belum terlalu jelas dengan fungsi pelonggaran buka masker ini. Karena memang secara langsung tidak mempunyai dampak, untuk perekonomian juga sebetulnya tidak terlalu berdampak,” tutur dr Makky.

Ia justru berharap pemerintah dan Presiden dapat melihat kebijakan ini secara komprehensif. Utamanya lebih teliti dalam mempertimbangkan setiap strategi yang hendak diputuskan.

“Saya sih berharap pemerintah dapat lebih teliti, di mana setiap strateginya dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan/situasi saat ini, dan juga tetap melakukan pengawasan yang ketat,” terang dia.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar jangan lengah, lantaran sebagaimana diketahui kasus Covid-19 di negara Korea Utara saat ini sedang meninggi. Sehingga dikhawatirkan muncul varian Covid-19 baru lagi.

“Jumlah kasus Covid-19 di Korea Utara sekarang sedang meningkat dan apakah dari kasus tersebut nantinya mempunyai satu varian baru? Kita kan tidak tahu dan tidak bisa memprediksi, jadi perlu hati-hati,” jelas dia.

Bahkan, lanjut dia, di beberapa negara, untuk mengetahui perubahan status dari pandemi menjadi endemi adalah dengan melakukan peninjauan mendetail dari berbagai aspek dan strategi.

“Saya rasa justru kurang tepat membuat peraturan baru buka masker di tengah kebingungan masyarakat, apakah Indonesia menuju endemi atau masih di level tengah-tengah. Sementara masyarakat sendiri sudah terbiasa dengan aktivitas menggunakan masker,” ucap dr Makky.

Sekali lagi, ia menegaskan, yang perlu dievaluasi adalah PPKM bukan peraturan memakai atau melepas masker.

Sementara itu, anggota Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) Cabang Malang, Jawa Timur, dr Syifa Mustika menilai relaksasi yang diumumkan Presiden Jokowi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lantaran adanya ancaman virus lain seperti hepatitis akut dan varian baru Covid-19.

“Indonesia belum terlalu siap. Jika pun relaksasi dilakukan harus ada jaring pengaman medis yang disiapkan,” katanya.

Ia juga mengomentari terkait imbauan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk memakai masker dalam menghadapi hepatitis akut, tetapi pemerintah justru memberikan kelonggaran dalam penggunaan masker di luar ruangan.

Mengenai imbauan tersebut, ia meminta agar pemerintah mendengar masukan dari IDI dan IDAI.

“Kedua organisasi kedokteran itu pasti punya dasar pertimbangan tertentu dan masukan mereka harus didengarkan. Jika pemerintah jalan terus, damage control-nya harus tetap disiapkan,” terang dr Syifa.

Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Muhammad Faizin