Anggota DPR RI Maman Imanulhaq mengingatkan bahwa sumbangan yang dikumpulkan masyarakat Indonesia untuk rakyat Suriah harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Misi kemanusiaan ke Suriah harus didukung untuk membantu rakyat kecil di Suriah yang menjadi korban, tetapi semua bantuan harus transparan dan akuntabel agar tidak salah sasaran," kata Maman di Jakarta, Jumat.

Maman menambahkan bahwa solidaritas #SaveAleppo yang ramai di dunia maya relatif sangat menggugah publik untuk peduli kepada para korban bom di Suriah akibat konflik yang berkepanjangan.

Menurut dia, solidaritas tersebut merupakan aksi mulia yang menjadi misi kemanusiaan dan tuntunan agama.

"Sebagai orang Indonesia ini sesuai dengan tujuan konstitusional, ikut dalam perdamaian dunia," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Meski demikian, kata Maman, harus ada kepastian amanat umat itu betul-betul sampai kepada korban, bukan kepada pihak yang tidak berhak.

"Jangan sampai justru jadi amunisi kelompok-kelompok yang bertikai, apalagi masuk ke kantong kelompok radikal, seperti ISIS yang menguasai sebagian kota Aleppo, juga ada kelompok radikal lainnya, seperti Jabat Nusra, salah satu kelompok Al Qaida," katanya.

Mengutip hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015, dari 11 lembaga yang biasa menyalurkan bantuan dana kemanusiaan yang diteliti, hanya tiga lembaga yang mengantongi izin.

"Jadi, siapa yang mengumpulkan bantuan tersebut harus jelas," kata Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU itu.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini meminta selain melakukan pengumpulan dan pengawalan penyaluran bantuan, publik juga harus mendorong pemerintah untuk ikut mengupayakan perdamaian di Suriah.

"Solidaritas kemanusiaan itu penting, tetapi lebih penting bagaimana perdamaian bisa terwujud di Suriah. Indonesia harus lebih gencar lagi meminta PBB turun tangan karena tanpa solidaritas perdamaian dan peran PBB konflik di Suriah tidak akan pernah selesai," kata Maman. (Antara/Mukafi Niam)