Terjadi Ketimpangan, PP Pergunu Minta KIP Kuliah dan PIP Harus Segera Dievaluasi
Jumat, 23 September 2022 | 19:30 WIB
Pergunu minta KIP Kuliah dan PIP segera dievaluasi. (Foto: istimewa)
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) meminta adanya evaluasi terkait penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sejauh ini masih ada ketimpangan antara sekolah atau kampus yang menerima program tersebut, khususnya di kalangan madrasah dan perguruan tinggi Islam. Padahal jumlah mereka tidak kalah banyak jika dibandingkan dengan sekolah umum atau kampus umum.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU) Ahmad Zuhri dalam Rapat Dengar Pandangan Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi X, Kamis (22/09/2022).
Zuhri menjelaskan, sejauh ini organisasi profesi guru melihat program-program beasiswa yang disalurkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi (Kemendikbudristekdikti) masih sulit dijangkau oleh guru. Menurutnya, harus ada afirmasi khusus melalui organisasi profesi guru.
Ia menambahkan, PP Pergunu dalam kiprahnya telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 3000 kader NU untuk sarjana hingga doktoral. Beasiswa tersebut diberikan secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi pembangunan sumber daya manusia bisa terwujud secara menyeluruh. Jika hal itu tidak dilakukan maka bisa dipastikan pembangunan SDM akan terjadi ketimpangan.
"PP Pergunu bekerjasama dengan Institut KH Abdul Chalim (IKHAC) Mojokerto Jawa Timur selama 7 tahun, yaitu dengan memberikan beasiswa yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bahkan luar negeri. Tujuannya apa? Agar pembangunan SDM kita bisa merata, spiritnya adalah pemerataan. Meski jumlahnya masih terbatas, ini harusnya menginspirasi Pemerintah, jangan pilih daerah-daerah tertentu saja, harusnya merata sehingga bisa adil dan berimbang," ujar Dosen UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta itu.
Zuhri pun meminta agar Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melakukan evaluasi sebaran penerima beasiswa tersebut, terutama untuk guru. Seperti yang diketahui, bahwa penyaluran Beasiswa program PIP dan KIP Kuliah ada di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristekdikti.
“Saat ini masih ditemukan ketimpangan untuk penyebaran beasiswa. Kami berharap Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristekdikti mengevaluasi penyaluran beasiswa tersebut,” tutup Zuhri.
Kontributor: Erik Alga Lesmana
Editor: Syakir NF
