Nasional

UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar

Kamis, 19 November 2026 | 16:30 WIB

UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: NU Online/Fathur)

Jakarta, NU Online

Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI mengatur perampasan aset minimal Rp1 miliar tanpa putusan pidana apabila tersangka atau terdakawa melarikan diri, meninggal dunia, sakit permanen, atau tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, aturan tersebut dirancang agar upaya pengembalian aset tidak terhenti hanya karena pelaku kabur atau tidak dapat dihadirkan dalam proses hukum. Menurutnya, Badan Pengelola Hasil Perampasan Aset akan menangani harta yang disita tersebut.


"Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset, jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Dasco menyebut praktik judi online (judol) sebagai salah satu sasaran penerapan aturan tersebut. Ia berharap ancaman penyitaan harta dapat memberikan efek jera kepada para bandar judol.


"Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online (judol)," tegasnya.


Selain judi online, Dasco menyebut penipuan investasi kripto, investasi bodong, dan penipuan berkedok perjalanan umrah juga termasuk dalam cakupan UU tersebut.


"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online (judol) itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," ungkap Dasco.


Ia juga menyatakan bahwa hasil kejahatan yang dirampas akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.


"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat, bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat," ujarnya.


Pengawasan Bergantung pada Badan Independen

UU Perampasan Aset juga memandatkan pembentukan badan pengawas independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, badan tersebut dibentuk untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan aturan oleh aparat.


"Ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Menurut Habiburokhman, mekanisme pemilihan anggota badan pengawas melibatkan presiden dan DPR. Ia menyebut pola saling kontrol antara eksekutif dan legislatif tersebut lazim diterapkan, seperti dalam pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).


Habiburokhman menambahkan, badan pengelola aset rampasan dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan.


"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," tegas Habiburokhman.