Nasional

Walhi Minta Telusuri Dugaan Kaitan Pemindahan Badak Jawa dan Tambang Emas di Ujung Kulon

Rabu, 18 November 2026 | 23:15 WIB

Walhi Minta Telusuri Dugaan Kaitan Pemindahan Badak Jawa dan Tambang Emas di Ujung Kulon

Badak Jawa. (Foto: Dok Taman Nasional Ujung Kulon)

Jakarta, NU Online

Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, memunculkan kekhawatiran baru. Di tengah rencana tersebut, muncul indikasi adanya kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir satwa langka tersebut.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kemungkinan keterkaitan antara wacana pemindahan badak Jawa dan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon perlu ditelusuri lebih jauh. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada di perbatasan TNUK.


Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Status tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap nilai strategis aktivitas pertambangan di kawasan itu.


“Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon,” ujar Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, kepada NU Online, Rabu (18/11/2026).


Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan keputusan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026. Penetapan itu mencakup wilayah daratan dan perairan Banten yang terbagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).


“Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan. Persoalannya, berdasarkan penelusuran Walhi terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan WUP,” ujarnya.


Menurut Umi, pemerintah perlu mengklarifikasi temuan tersebut. Sebab, TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan taman nasional.


“Kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas pertambangan, baik di daratan maupun di perairan yang berbatasan dengan taman nasional, berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, mulai dari pencemaran air dan sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati,” jelasnya.


Umi mengatakan, terbitnya keputusan penetapan wilayah pertambangan pada Februari 2026 yang bertepatan dengan munculnya wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut.


“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.


Atas kondisi tersebut, Walhi mendesak pemerintah menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


Umi juga meminta pemerintah membuka dasar penetapan wilayah pertambangan Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.


“Keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara seharusnya hadir untuk melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya,” tandasnya.