Oleh Irham Ali
 

Tepat 2 hari menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional 2019, Presiden Joko Widodo menganugrahkan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Masjkur. Banyak yang lebih mengenal sosok ini sebagai mantan Ketua Umum PBNU atau menteri saja.

KH Masjkur ini merupakan sosok aktivis sejati. Lahir di Singosari, Malang 30 Desember 1902, Masjkur kecil mengenyam pendidikan di berbagai pesantren sepulangnya dari ibadah haji bersama ayahnya di usia 9 tahun.

Jiwa santri ini pula yang kemudian membentuk karakternya sebagai seorang pejuang, aktivis dan bahkan lasykar yang angkat senjata melawan penjajah Belanda dan Jepang.

KH Masjkur ini merupakan salah satu tokoh yang merumuskan Pancasila dan UUD 45 dalam kapasitasnya sebagai anggota BPUPKI.

Tidak banyak yang tahu bahwa sosok KH Masjkur ini adalah aktivis gerakan buruh yang sangat penting. Ia memimpin Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) selama hampir 1 dasawarsa (1960-1969), KH Masjkur telah berhasil membawa Sarbumusi menjadi organisasi buruh yang paling disegani saat itu.

Di masa kepemimpinannya, organisasi serikat buruh ini telah memiliki 25 Dewan Pimpinan Wilayah (atau tingkat provinsi), 191 Dewan Pimpinan Cabang (tingkat kabupaten), 31 pimpinan tingkat sektor (kalau sekarang semacam federasi).

Tidak mengherankan bila keanggotaan Sarbumusi cukup masif saat itu, yakni 2,5 juta anggota. Ini sekaligus menempatkan Sarbumusi sebagai satu-satunya kekuatan serikat buruh yang bisa menandingi SOBSI, serikat buruh yg berafiliasi ke PKI yg merupakan kekuatan buruh paling dominan saat itu.

Di masa kepemimpinan KH Masjkur ini, Sarbumusi tidak saja tumbuh pesat secara keanggotaan, melainkan juga bisa mewarnai arah pertarungan gerakan buruh internasional saat itu, yang tidak lepas dari pengaruh perang dingin 'kanan' - 'kiri'.

Bahkan dalam periode tersebut, Sarbumusi menjadi salah satu penggagas berdirinya International Confederation of Free Trade Union (ICFTU) yang dalam perjalanannya kemudian bermetamorfosa menjadi International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC inilah yang memegang tiket resmi suara buruh sedunia dalam forum tertinggi atau sidang tahunan ILO yang dihelat setiap bulan Juni itu.

Sebagai sayap buruhnya partai NU, Sarbumusi tetap menjaga nalar kritisnya terhadap kekuasaan, padahal NU menjadi bagian darinya.

Misalnya, melalui kadernya yang duduk di DPR-GR (parlemen), Sarbumusi pada 19 November 1968 menggalang kekuatan di parlemen untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 1963 mengenai Larangan Mogok.

Sarbumusi dalam kampanyenya di parlemen menyebutkan ".. Selama ini kaum buruh telah mematuhi Perpres 7/1963 tersebut, tapi djustru Pemerintah sendiri jang telah melanggarnja, karena pada hakekatnja pembubaran BPU2, penjerdehanaan PN2 dan pembekuan projeck2 adalah merupakan tindakan lock-out jang tidak dibenarkan oleh Perpres tersebut."  (Majalah Berkala Sarbumusi 5 November 1968 hal. 6)

Sarbumusi juga bereaksi keras kepada Menteri Perhubungan terhadap kasus perselisihan industrial dengan Garuda Airways (saat itu namanya PN. Garuda) dalam kasus yang saat itu namanya ONTSLAG atau sekarang kita kenal dengan istilah PHK, yang menimpa 1.200 karyawannya.

Sarbumusi dalam tuntutannya menyebut "... Masa onstlag bukan satu2nja djalan untuk mengadakan rehabilitasi perusahaan dan meng-upgrade efesiensi perusahaan, manager jang baik, baik ia seorang Menteri maupun ia seorang Direktur perusahaan... Kita harus mengambil peladjadan dari akibat kesalahan politikal jang didjalankan oleh Menteri2 Kabinet Ampera, sungguh politik jang berbahaja!"

Dalam jejaringnya di dunia gerakan buruh internasional, Sarbumusi juga aktif menyebarkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi kaum buruh dari seluruh dunia.

Perkembangan-perkembangan tersebut disebarluaskan dalam majalah yang bernama "Berkala Sarbumusi" yang terbit secara tertib sebulan sekali. 

KH Masjkur mungkin tokoh buruh pertama yang mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. 

Ila hadrati KH Masjkur alfatihah...

 

Selamat Hari Pahlawan

 

 

Irham Ali, Nahdliyin kelahiran Blora, Jawa Tengah