Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arzeti Bilbina menekankan kepada Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan yang nanti terpilih agar tidak kecolongan dalam hal melakukan fungsi pengawasan.

Menurut Arzeti, sebagaimana dilansir situs resmi DPR RI pada Senin (25/1), seluruh peserta yang mengikuti proses fit and proper test ini sudah memiliki sebuah persepsi yang sama dalam menjalankan tugasnya kelak.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Dewas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Arzeti berharap, Dewas BPJS Kesehatan yang nantinya terpilih, mampu membenahi permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan di tahun-tahun sebelumnya.

“Saya kira, dalam fit and proper test ini kita bicaranya dengan kehati-hatian agar permasalahan-permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai dengan Dewas baru, hal-hal itu tidak dibenahi,” katanya.

Anggota Parlemen Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu juga mengapresiasi seluruh calon Dewas BPJS Kesehatan yang telah membuat makalah.

"Pada saat kita mendapatkan makalah yang mereka tulis, itu luar biasa. Tapi kita belum bisa cerita banyak. Nanti kita lihat siapa di antara sepuluh orang ini yang memiliki visi yang kuat," ungkapnya.

Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, Komisi IX DPR RI pada Senin (25/1) melanjutkan agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima kandidat calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Kelima kandidat tersebut diantaranya Inda Deryanne Hasman, H. Ibnu Naser Arrohimi, Siruaya Utamawan, Indra Yana dan HM Zulfikar. Sementara itu, lima kandidat calon dewas BPJS Kesehatan lainnya dijadwalkan akan melaksanakan wawancara pada Selasa (26/1).

Masing-masing calon Dewas BPJS Kesehatan diberikan waktu sepuluh menit untuk mengungkapkan visi misinya kepada anggota rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IX ini.

Pemaparan visi misi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh perwakilan masing-masing fraksi di Komisi IX.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad