Jakarta, NU Online
Salah satu catatan penting dari buku berjudul ‘Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital’ yang ditulis oleh Dosen Senior di the Australian National University, Ross Tapsell adalah: pemilik media di Indonesia saat ini lebih mempengaruhi kebijakan pemberitaan dibanding masa sebelumnya.
“Pada pemilu 2014, keberpihakan media lebih terlihat jelas dalam mendukung kandidat capres dan cawapres pada dibanding pemilu 2004,” kata Ross Tapsell dalam Bincang Buku 'Kuasa Media di Indonesia' Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya 17, Jakarta Pusat, Rabu, (14/11).
Pemilik media di Indonesia yang sebagian merupakan pimpinan partai politik secara terbuka mengakui keberpihakannya. Dukungan pemilik media tersebut pada akhirnya berdampak pada independensi media yang bersangkutan.
Dalam buku tersebut ditulis secara gamblang bagaimana pemilik media seperti Surya Paloh dan Aburizal Bakrie secara terang-terangan menggunakan medianya sebagai kendaraan politiknya masing-masing.
"Pada 2004 saat ditanya apakah dia akan menggunakan perusahaan medianya untuk memajukan lebih lanjut kepentingan politiknya, Surya (Paloh) menjawab: 'Secara jujur saya harus mengatakan bahwa saya menggunakan Metro TV dan Media Indonesia. Kalau tidak, apa lagi yang bisa saya gunakan? Kalau ada wartawan yang tak senang, salah sendiri mengapa dia menjadi wartawan di Metro TV dan Media Indonesia,'" tulis buku itu mengutip statemen Surya Paloh.
Aburizal Bakrie juga mengatakan hal serupa. “Saya bersaing dengan Surya (Paloh) untuk menjadi ketua partai. TV One tentu mendukung saya dan Metro TV mendukungnya,” katanya saat diwawancara Ross pada November 2015 silam.
Parahnya lagi, Era Digital mengubah perusahaan media raksasa di Indonesia memiliki kaki tangan dalam platform lain yang pada akhirnnya menjadi oligarki media. Aburizal Bakrie misalnya, selain memiliki TV One juga menguasai Viva. Surya Paloh mengusai MetroTV, Media Indonesia dan Metrotvnews. Hari Tanoesoedibjo menguasai MNC, GlobalTV, RCTI, Koran Sindo, Okezone, Sindonews, Trijaya FM, ARH Global, dan Radio Dangdut. Demikian pula sejumlah nama lain seperti Chairul Tanjung, Eddy Sariaatmmaja, James Riady, Jacob Oetama dan Dahlan Iskan yang memiliki sejumlah platform medianya masing-masing.
Buku ini menulis adanya tiga tren besar yang muncul berkenaan dengan oligarki media: pertama, pemilik media menjadi lebih kuat secara politik. Kedua, pemilik media umumnya semakin kaya. Perusahaan media menyerupai dinasti.
“Dampak dari era digital adalah media besar semakin besar karena mereka bisa membeli media yang lebih kecil. Media besar menguasai surat kabar, media online, media sosial, hingga sektor lain,” kata Ross. “Dan pada akhirnya mereka sangat mempengaruhi iklim politik Indonesia,” katanya.
Dampak lebih luasnya, oligarki media mempengaruhi kebebasan pers seorang wartawan dan pada iklim jurnalisme itu sendiri. Kesimpulan itu dibuktikan dengan keberpihakan media yang secara ‘telanjang’ terjadi pada Pilpres tahun 2014.
Dampaknya tak kalah buruk; yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat pada media arus utama. “Masyarakat melihat sejumlah media arus utama sebagai partisan politik. Sehingga mereka kurang percaya terhadap media mainstream. Mereka pada akhirnya mulai mempercayai media alternatif seperti sosial media. Dari sinilah banyak berita bohong muncul,” kata Ross.
Pernyataan dan temuan Ross Tapsell juga dikonfirmasi oleh organisasi Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) yang pada Agustus 2018 lalu merilis temuan tentang beredarnya fakta hoaks (fakta palsu atau disinformasi) di Indonesia melalui platform media sosial.
Facebook merupakan platform media sosial yang sangat dominan dalam menyebarluaskan hoaks dengan nilai 47.83 persen, disusul Twitter 12.17 persen dan Whatsapp sebesar 11.74 persen. Mafindo juga menemukan bahwa hoaks umumnya didominasi oleh konten politik dengan prosentase sebesar 58.70 persen. Sebagian besar hoaks tersusun dari gabungan narasi dan foto 50.43 persen.
Edisi asli buku Ross Tapsell ini sendiri menggunakan Bahasa Inggris, dengan judul 'Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution'. Edisi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh Marjin Kiri dengan tebal 298 halaman dan diterjemahkan oleh Wisnu Prasetya Utomo. (Ahmad Rozali)
