Dalam sebuah perencanaan yang normal, semua sector kehidupan publik mendapatkan alokasi dana guna untuk membeayai operasionalisasi sarana publik tersebut secara proporsional, baik yang menyangkut persoalan pengembangan politik, pendidikan ekonomi keagamaan dan kesejahteraan social. Walaupun terkadang ada prioritas, tetapi biasanya tetap berimbang karena diputuskan berdasarkan kesepakatan, dan itu juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sector strategis yang mampu mendorong perkembangan bidang lain.
Pasca reformasi ini diharapkan alokasi dana semakin berimbang, sebab manajemen pemerintah akan dilaksanakan secara lebih partisipatif dan lebih transparan, tetapi dalam pelaksanaannya jauh dari harapan. Kalau dulu alokasi dana lebih banyak digunakan untuk pembangunan ekonomi yang padat modal, tetapi sekarang ini dana publik tersedot habis untuk membeayai partai politik yang banyak jumlahnya. Tentu saja ini bukan hanya dana rutin pemerintah yang dialokasikan untuk ratusan partai, karena sejauh ini bisa dikontrol.
<>Tetapi yang sulit dikontrol adalah dana-dana politik yang diusahakan sendiri oleh para politisi dan partai politik yang ada, selain dana rutin pemerintah, ternyata mereka mengumpulkan dana yang lebih banyakl lagi yang diperoleh melalui saluran lain. Ada yang diambil dari dana pemerintah yang semestinya dialokasikan untuk sector lain, seperti pengembangan ekonomi, beaya pendidikan, dan ksejahteraan rakyat serta dana untuk penyediaan dan perawatan sarana umum, dan termasuk dana perbaikan lingkungan (reboisasi). Dana itu mereka alirkan ke partai melalui orang partai yang ada di lembaga itu, atau ada persekongkolan dengan orang dalam sehingga mendapat aliran dana illegal.
Tentu saja hal itu mengakibatkan pemerintah kehabisan dana yang semestinya bisa digunakan untuk membeayai pendidikan rakyat, atau mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, atau sarana umum. Makanya bisa kita lihat banyak anak terlantar yang tidak bisa meneruskan sekolah, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki lapangan kerja, atau pengusaha kecil yang kekurangan modal. Demikian pula sarana umum yang rusak, seperti jalan, alat transportasi umum seperti bis, kereta dan kapal, demikian buruk, tidak terawat. Stasion atau terminal bis yang semerawut yang tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna yang umumnya adalah masyarakat miskin.
Lebih tragis lagi dana reboisasi yang semestinya digunakan untuk memperbaikai lingkungan, untuk menghijaukan kembali hutan yang telah ditebang, ternyata selama ini telah dijadikan jarahan para politisi dan pejabat, untuk mendanai kegiatan lain dan dikorup dengan berbagai cara dan alasan. Semuanya mengakibatkan bencana ekonomi dan sekaligus bencana alam, dan ujungnya adalah bencana kemanusiaan. Walaupun semua sebab bencana telah diketahui, tetapi penjarahan hutan dan penjarahan dana reboisasi terus dilakukan bahkan belakangan para tokoh ormas dan keagamaan ikut menadah hasil jarahan sebagai dana operasional ormas mereka.
Lebih celaka lagi dana Badan Urusan Logistik (Bulog) yang semestinya digunakan untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan, malah dijadikan arena penjarahan oleh para elite politik. Maka yang terjadi Bulog tidak menyejahterakan rakyat, malah banyak melakukan aktivitas yang merugikan rakyat, mereka lebih mencari untuk pribadi, bagi kelompok yang berkuasa di sana, ketimbang kepentingan masyarakat banyak.Mereka berani mengorbankan kesejahteraan petani, demi mendapatkan keuntungan dari para importir yang mampu membayar mereka, akhirnya petani tidak disalurkan hasil panennya, malah dipukul dengan membuka pintu ekspor besar besaran.
Tidak hanya dana publik yang ada di negara, ternyata dana publik yang ada di berbagai perusahaan juga menjadi sasaran jarahan para elite politik, yang diambil dengan cara bersekongkol dengan orang dlam yang kebetulan separtai atau karena dibayar, atau perusahaan yang berhasil diperas, sehingga yang tidak tahan lalu pada hengkang. Tentu saja para pengusaha lebih senang memberikan bantuan pada politisi dan partainya, sebab diharapkan akan bisa melancarkan usahanya dikemudian hari karena mendapatkan dukungan politik. Maka perusahaan lambat laut tidak lagi mengalokasikan dan untuk pembangunan dan kesejahteraaan rakyat, karena habis diperas oleh para politisi.
Kalau sudah demikian halnya, maka rakyat dan negara sama-sama dirugikan. Negara tidak bisa memperbaiki sarana publik, demikian juga masyarakat, terutama yang miskin tidak bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik karena tidak ada sarana yang, memadai, ataupun kalau ada harus membayar mahal. Sikap rakus para elite politik pada umumnya dan khususnya para elite politik ini dalam jangka panjang memang bisa merusak kualitas bangsa ini, sebab negara akan berangsur mundur, sebab semua orang telah berpikir terhadap kelompoknya sendiri, mengabaikan kepentingan bangsa di masa depan. Terutama dana yang semestinya untuk seluruh bangsa, tetapi hanya dimanfaatkan secara eklusif oleh sedikit orang, ketika tidak ada proporsi dan tidak ada pemerataan dalam penggunaan dana publik.
Upaya reforma
