Warta
Abbas Muin: Terlalu Banyak 'Pesanan', Program Pokok NU Tak Jalan
Kamis, 19 Maret 2009 | 01:56 WIB
Jakarta, NU Online
Pada masa khidmat NU 2004-2009 ini beberapa program pokok NU sebagaimana dirumuskan dalam Muktamar Solo, seperti program penyederhanaan organisasi, kaderisasi, dan pengembangan ekonomi warga masih terbengkalai.
”Selama ini NU tidak memiliki kemandirian dalam bidang dana, sehingga cenderung mengerjakan program yang ada dananya meskipun program tersebut didanai orang lain, baik pemerintah, perusahaan atau funding asing,” kata Ketua PBNU H Abbas Muin dalam perbincangan dengan NU Online di Jakarta beberapa waktu lalu.<>
Kenyataannya, menurut Abbas, sulit sekali mengintegrasikan program pokok NU dengan program pihak lain yang dicangkokkan, karena pihak lain punya target sendiri yang ketat. Dikatakannya, NU sendiri juga memiliki orientasi dan target yang cukup terarah, sehingga keduanya sering tidak ketemu. ”Karena sikap pragmatisme, maka pihak pemberi sponsor lebih dimenangkan, karena diwajibkan memberikan laporan periodik,” katanya.
Kalau dibiarkan seperti ini maka NU tidak lagi bisa disebut sebagai organisasi, melainkan sebuah event organizer, yang pekerjaannya hanya mengerjaan pekerjaan orang lain sekadar mendapatkan upah. Menghadap kenyataan itu Abbas mendapatkan tugas untuk merumuskan program NU ke depan itu mencoba menggali aspirasi dari berbagai lembaga dan lajnah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar, relevan bagi warga Nahdliyin sendiri, dan dimungkinkan untuk mendanai sendiri.
Ketua PBNU yang mantan aktivis LSM ini sebenarnya telah melakukan eksperimen kemandirian masyarakat NU dan pesantren di Purwokerto, Jawa Tengah. Ternyata ekperimennya itu cukup berhasil. Kalangan pesantren yang dibina bisa menjalankan program dengan dana sendiri, tanpa tergantung pada pemerintah, apalagi funding asing.
”Masuknya funding asing dengan berbagai fasilitas dan dananya ini mengubah total karakter warga NU yang dulunya bisa bekerjamandiri secara suka rela, sekarang sangat tergantung pada dana, sehingga seolah tidaklah bisa bekerja tanpa ketersediaan dana,” katanya.
Tradisi semacam itu yang, menurut Abbas, perlu dibenahi kembali. Dikatakannya, NU bergerak berdasarkan kemandirian warga untuk bangkit, yang sama sekali menolak kerjasama dengan Belanda sehingga NU menjadi organisasi besar dan disegani. ”Maka aneh kalau sudah besar malah tidak memapu bergerak. Padahal banyak dana sosial yang bisa digerakkan,” katanya.
Ditambahkan, maasalah kaderisasi yang tidak berjalan menjadi penghambat utama dalam menegakkan kemandirian ini.
”Maka ke depan kaderiasasi mesti digiatkan kembali agar muncul pimpinan yang memiliki kapasitas menjalankan organisasi dan memiliki karakter menjaga mental warga Nahdliyin agar tidak terjebak pada pragmatisme sesaat. Muktamar NU di Makassar tahun mendatangkan diharapkan abbas bisa menjadi forum penting untuk merumuskan berbagai program, termasuk kaderisasi,” kata Abbas. (nam)
Pada masa khidmat NU 2004-2009 ini beberapa program pokok NU sebagaimana dirumuskan dalam Muktamar Solo, seperti program penyederhanaan organisasi, kaderisasi, dan pengembangan ekonomi warga masih terbengkalai.
”Selama ini NU tidak memiliki kemandirian dalam bidang dana, sehingga cenderung mengerjakan program yang ada dananya meskipun program tersebut didanai orang lain, baik pemerintah, perusahaan atau funding asing,” kata Ketua PBNU H Abbas Muin dalam perbincangan dengan NU Online di Jakarta beberapa waktu lalu.<>
Kenyataannya, menurut Abbas, sulit sekali mengintegrasikan program pokok NU dengan program pihak lain yang dicangkokkan, karena pihak lain punya target sendiri yang ketat. Dikatakannya, NU sendiri juga memiliki orientasi dan target yang cukup terarah, sehingga keduanya sering tidak ketemu. ”Karena sikap pragmatisme, maka pihak pemberi sponsor lebih dimenangkan, karena diwajibkan memberikan laporan periodik,” katanya.
Kalau dibiarkan seperti ini maka NU tidak lagi bisa disebut sebagai organisasi, melainkan sebuah event organizer, yang pekerjaannya hanya mengerjaan pekerjaan orang lain sekadar mendapatkan upah. Menghadap kenyataan itu Abbas mendapatkan tugas untuk merumuskan program NU ke depan itu mencoba menggali aspirasi dari berbagai lembaga dan lajnah, sehingga program yang dirumuskan benar-benar, relevan bagi warga Nahdliyin sendiri, dan dimungkinkan untuk mendanai sendiri.
Ketua PBNU yang mantan aktivis LSM ini sebenarnya telah melakukan eksperimen kemandirian masyarakat NU dan pesantren di Purwokerto, Jawa Tengah. Ternyata ekperimennya itu cukup berhasil. Kalangan pesantren yang dibina bisa menjalankan program dengan dana sendiri, tanpa tergantung pada pemerintah, apalagi funding asing.
”Masuknya funding asing dengan berbagai fasilitas dan dananya ini mengubah total karakter warga NU yang dulunya bisa bekerjamandiri secara suka rela, sekarang sangat tergantung pada dana, sehingga seolah tidaklah bisa bekerja tanpa ketersediaan dana,” katanya.
Tradisi semacam itu yang, menurut Abbas, perlu dibenahi kembali. Dikatakannya, NU bergerak berdasarkan kemandirian warga untuk bangkit, yang sama sekali menolak kerjasama dengan Belanda sehingga NU menjadi organisasi besar dan disegani. ”Maka aneh kalau sudah besar malah tidak memapu bergerak. Padahal banyak dana sosial yang bisa digerakkan,” katanya.
Ditambahkan, maasalah kaderisasi yang tidak berjalan menjadi penghambat utama dalam menegakkan kemandirian ini.
”Maka ke depan kaderiasasi mesti digiatkan kembali agar muncul pimpinan yang memiliki kapasitas menjalankan organisasi dan memiliki karakter menjaga mental warga Nahdliyin agar tidak terjebak pada pragmatisme sesaat. Muktamar NU di Makassar tahun mendatangkan diharapkan abbas bisa menjadi forum penting untuk merumuskan berbagai program, termasuk kaderisasi,” kata Abbas. (nam)
