Warta

Blair Kunjungi Irak Dukung Pemerintahan Baru

Senin, 22 Mei 2006 | 14:13 WIB

Baghdad, NU Online
Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Senin (22/5) melakukan kunjungan kejutan ke Irak untuk menunjukkan dukungannya kepada pemerintahan yang baru terbentuk setelah Perdana Menteri Nuri al-Maliki beserta kabinetnya disetujui parlemen Irak belum lama ini.

Kunjungan Blair itu adalah kunjungannya yang kelima sejak invasi Amerika ke Irak tahun 2003 lalu. Menurut rencana, Blair akan melakukan perundingan dengan PM Nuri al-Maliki, Presiden Jalal Talabani, dan Dubes AS Zalmay Khalilzad sebelum ia dan rombongannya kembali ke London hari ini juga.

<>

"Sekarang Irak memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis untuk periode empat tahun (mendatang)," ungkap salah seorang jurubicara kepresidenan. "Kami di sini ingin menunjukkan dukungan kami kepada pemerintah yang demokratis dan membantu negara ini untuk mewujudkan cita-citanya."

Seperti diberitakan, Maliki, Minggu (21/5) mengungkapkan, pemerintahannya akan menggunakan "kekuatan maksimum" guna meredam kekerasan yang terus-menerus terjadi di Irak pascajatuhnya pemerintahan Saddam Husein. "Kami membutuhkan operasi kekuatan maksimum dalam hal keamanan," ungkapnya.

"Kami akan bekerja dalam kerangka yang akan menjaga persatuan rakyat Irak," kata Maliki di depan parlemen, sambil mengajukan 34 prioritas kebijakannya untuk menyelamatkan perekonomian dan keamanan Irak.

Di antara agenda kebijakannya, Maliki menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan peningkatan pelayanan masyarakat seperti listrik dan air, dua hal yang selama ini menjadi sumber masalah bagi rakyat Irak.

Menyinggung soal terorisme, Maliki mengungkapkan bahwa terorisme tidak cukup hanya dibasmi dengan menggunakan senjata tapi dengan tindakan-tindakan lain seperti rekonsiliasi nasional.

"Kami tidak dapat melawan terorisme hanya dengan kekuatan. Kami butuh cara-cara lain di samping keamanan. Kami butuh rekonsiliasi nasional," ungkap Maliki. "Kami punya rencana baru melakukan rekonsiliasi di Irak guna memulihkan kepercayaan." (afp/reuters/dar)


Terkait