Jakarta, NU Online
Poros Pelajar menyambut baik keputusan yang diambil DPR-RI dalam menetapkan anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan dalam APBNP 2006. Namun DPR diminta konsisten dengan keputusan itu mengingat realisasinya yang cukup berat. “Ini adalah keputusan bersejarah bagi bangsa kita. Jangan sampai ini hanya menjadi pepesan kosong dan bunyian-bunyian dari politisi senayan untuk menarik simpati publik belaka,” ungkap Idy Muzayyad, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) kepada wartawan, Jum’at (5/5).
 
Poros Pelajar merupakan elemen gabungan dari organisasi nasional  berbasis pelajar dan santri yakni, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU), Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PP IRM), Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU). Poros Pelajar dibentuk untuk membangun sinergi dan kerjasama dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pendidikan dan pendampingan terhadap problem kepelajaran. Dalam kajian-kajian yang telah sering dilakukan, elemen Poros Pelajar bersepakat dalam menyikapi isu-isu krusial seputar pendidikan.
 
Poros Pelajar menilai keputusan itu sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya peningkatan SDM sebagai aset utama bangsa dan investasi di masa depan untuk keluar dari keterpurukan yang mendera. Karenanya, Idy menuntut konsistensi sikap dari kalangan DPR akan keputusan itu, dan mengawalnya sampai tahap realisasi. Kalau tidak, maka masyarakat akan semakin kecewa.

Sebagai konsekwensi dari keputusan itu, maka Poros Pelajar mengimbau kepada pemerintah untuk memutar otak secara keras dan cerdas agar dapat memenuhi keputusan itu. ”Karena bagaimanapun pelanggaran konstitusi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, kecuali memang sengaja ditimbulkan preseden buruk bagi perjalanan bangsa dan pemerintah Indonesia, baik secara politis maupun yuridis,” papar Idy.

Poros Pelajar juga memberikan catatan bahwa tingginya anggaran pendidikan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka perlu dibarengi langkah-langkah pengalokasian secara tepat sasaran anggaran 20 persen itu, yakni untuk pemerataan akses mengenyam pendidikan, pengadaan fasilitas pembelajaran, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, dan bukan digunakan untuk biaya dinas pendidikan yang tidak perlu serta pelatihan-pelatihan yang tidak penting.
 
Di samping itu, melihat potensi korupsi yang masih terbuka lebar, maka Poros Pelajar mengharapkan realisasi anggaran yang besar untuk pendidikan itu (sebesar Rp 85 trilyun) disiapkan katup pengamanan dan pengawasan ketat agar tidak ada peluang terjadinya penyelewengan.

Poros Pelajar mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya yang bersentuhan langsung dengan problem pendidikan mengawal dan menuntut realisasi atas keputusan DPR tersebut agar tidak sekedar menjadi buyi-bunyian. ”Dan yang tidak kalah penting, kita mengajak kepada semua pihak untuk melakukan pemantauan terhadap alokasi dan pelaksanaan dari anggaran pendidikan 20 persen tersebut agar tidak terjadi penyimpangan,” tegas Idy. (rif)