Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi merasa tidak yakin bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dijadikan sebagai alat yang efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berurat mengakar di Indonesia.
“Mereka kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan tak berani bergerak, akhirnya yang terjadi adalah tebang pilih,” katanya di PBNU, Selasa (20/11).
<>Kasus terakhir adalah dihentikannya penelusuran yang lebih jauh terhadap mereka yang diduga terlibat dalam korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) padahal banyak diantara mereka yang sebenarnya juga memiliki kesalahan yang sama dengan Rokhmin Dahuri.
“Bagaimana mereka berani, jika yang milih menteri, kalau sama menterinya saja takut, apalagi sama presidennya,” tandasnya.
Terkait dengan kasus yang sedang berjalan berupa aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR RI untuk menggolkan beberapa rancangan UU, Kiai Hasyim berharap agar baik KPK maupun Badan Kehormatan (BK) DPR serius menanganinya.
Karena sejak awal sudah merasa tak yakin akan kemampuan KPK, maka dalam pemilihan komisioner yang kedua beberapa waktu lalu, PBNU tak merekomendasikan siapapun diantara kadernya untuk duduk disana.
Menurut Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini, pemberantasan korupsi harus melalui tiga tahapan yang mencakup kondisioning, konsensus nasional dan pemberantasan.
Tahapan kondisioning mencakup kenaikan gaji TNI, Polri, dan PNS, merapikan birokrasi, merapikan aparat penegak hokum dan merapikan produk hukum. “Law arrangement harus didahulukan daripada law enforcement,” tandasnya.
Tahap selanjutnya, ketika proses kondisioning sudah berjalan dengan baik, dilanjutkan dengan konsensus nasional yang melibatkan seluruh lembaga tinggi negara dan pemberantasan korupsi ini dipimpin langsung oleh presiden, baru kemudian dilakukan tindakan tegas bagi mereka yang melanggarnya.
“Proses ini membutuhkan waktu lima tahun, minimal empat tahun. Ya model begini ini yang digunakan oleh negera-negara yang sukses dalam memberantas korupsi,” imbuhnya.
Menurut Kiai Hasyim proses pemberantasan korupsi yang berlaku sekarang ini seperti menghabisi rezim masa lalu yang akhirnya menimbulkan dendam dan kebencian antar rezim. “Ini seperti zamannya Ken Arok, semuanya saling menjatuhkan,” tandasnya.
Dikatakannya, saat ini lebih susah mencari orang yang tidak korupsi dibandingkan dengan jumlah orang yang tak korup. “Mereka yang kena adalah yang lagi apes saja. Dan apakah yang meriksa juga bersih, jangan-jangan seperti jeruk makan jeruk,” paparnya. (mkf)
