Jakarta, NU Online
Sekitar 20 orang yang merupakan delegasi dari masyarakat Norwegia, Rabu (26/4) pagi, mengunjungi PBNU. Kedatangan rombongan yang dipimpin Gunnvor Berge (Senior Advisor for Human and Democracy dari Departemen Luar Negeri Norwegia) itu diterima oleh Ketua PBNU Bidang Urusan Luar Negeri Rozy Munir. Mereka bermaksud ingin mengetahui tentang perkembangan Islam berikut muslim di Indonesia.

Selain Rozy Munir, turut pula menerima rombongan yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan itu, beberapa petinggi PBNU seperti Sekretaris Jenderal Endang, Turmudzi dan Wakil Katib Syuriah, KH Masrur Ainun Najih.

Dalam pertemuan tersebut, disinggung soal sikap NU di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepada rombongan itu, Rozy Munir mengatakan bahwa sikap NU tentang NKRI sudah final. “Kami sampaikan bahwa soal NKRI dan juga termasuk Pancasila, sikap NU sudah final. Tidak ada negara Islam,“ tegasnya.

Sikap NU itu, imbuh mantan Menteri BUMN di era pemerintahan Gus Dur ini, akan ditegaskan kembali dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) yang akan digelar bulan Juli mendatang. “Sikap NU itu akan diteguhkan kembali dalam Munas dan Konbes Juli nanti,“ katanya.

Pro-kontra Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disinggung juga dalam pertemuan tersebut. Menanggapi hal itu, Rozy menjelaskan bahwa NU menyetujui segera disahkannya RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR tersebut.

Menurut Rozy, hal itu harus segera dilakukan sebagai upaya penyelamatan terhadap generasi muda Indonesia dari pornografi dan pornoaksi yang merupakan akibat semakin derasnya arus kebebasan dalam pergaulan. “NU tidak mau generasi muda makin bebas. RUU ini dibuat untuk mencegah pornografi itu,“ terangnya.

Namun demikian, Rozy memberikan catatan, bahwa RUU APP tersebut harus memerhatikan aspek kebudayaan dan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Jangan sampai RUU tersebut berbenturan dengan budaya setempat.

“Harus ditegaskan juga antara budaya dengan pornografi dan pornoaksi, jangan sampai berbenturan. Orang Papua pakai koteka, itu jangan dianggap porno, karena itu budaya mereka,“ terang Rozy.

Tawari Kerjasama Bidang Pendidikan

Kesempatan bertemu dengan delegasi masyarakat Norwegia itu rupanya tidak disia-siakan oleh PBNU. Dalam pertemuan tersebut, Rozy menyampaikan keinginan PBNU untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Norwegia dalam bidang pendidikan.

“Kita sampaikan juga kepada mereka soal keinginan PBNU untuk kerjasama bidang pendidikan. Responnya belum, tapi mereka berjanji akan menyampaikan hal itu kepada pemerintahnya (baca; pemerintah Norwegia, red),“ kata Rozy.

Tawaran kerjasama tersebut, terang Rozy, perlu dilakukan. Pasalnya, selama ini PBNU lebih banyak bekerjasama dengan negara-negara Timur Tengah. “Selama ini PBNU hanya mampu mengirimkan kadernya ke Timur Tengah. Makanya kita ingin kembangkan lebih luas lagi,“ ungkapnya. (rif)