Kudus, NU Online
Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), IPNU meminta  pemerintah harus mengimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pelajar. Pasalnya, selama ini realisasi undang-undang terkait pendidikan yang sudah ada  belum sepenuhnya bisa dirasakan kalangan pelajar.<>

Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PP IPNU Muhammad Abdul Idris dalam perbincangan dengan NU Online di Kudus baru-baru ini, menanggapi  rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang dimulai 1 April  mendatang. 

Menurut Idris, kenaikan BBM ini akan berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat termasuk yang bersinggungan dengan kaum pelajar. Di antara dampaknya adalah akan terjadi kenaikan tarif angkotan umum atau bus umum yang sering dijadikan sarana pelajar bersekolah. 

“Naiknya BBM ini sangat memberatkan dan membuat serba susah bagi pelajar untuk mengakses sekolahnya,” ujarnya.   

Kendati begitu, kata Idris, pihaknya tidak bisa menolak rencana kenaikan tersebut. Ia menekankan kenaikan BBM nanti harus ada beberapa regulasi menguntungkan dan memihak pada kepentingan pelajar. 

“Sebagai contoh realisasi anggaran pendidikan yang begitu besar belum menyentuh pada kebutuhan pelajar karena yang diprioritaskan hanya pada pembangunan infrastuktur,” ungkap pria kelahiran Kudus ini. 

Idris juga menilai program beasiswa dari pemerintah hanya diberikan kepada pelajar pintar saja. Sedangkan pelajar dari desa dengan status miskin dan memiliki cukup ilmu belum mendapat perhatian.

“Oleh karenanya, pemerintah harus juga memikirkan dan bertanggungjawab atas nasib pendidikan orang miskin di pedesaan,” tandasnya.




Redaktur     : Syaifullah Amin
Kontributor : Qomarul Adib