Nasional

Hari Anak Sedunia, Fatayat NU Soroti Pentingnya Suara Anak dalam Kebijakan Perlindungan

NU Online  ·  Sabtu, 21 November 2026 | 08:00 WIB

Hari Anak Sedunia, Fatayat NU Soroti Pentingnya Suara Anak dalam Kebijakan Perlindungan

Ilustrasi: Anak perlu dilibatkan dalam menyampaikan pandangan terkait kebijakan yang menyangkut tubuh, kesehatan, keselamatan, dan masa depan mereka. (Magnific)

Jakarta, NU Online

Peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh setiap 20 November menjadi momentum bagi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk menegaskan pentingnya pelibatan suara anak dalam setiap kebijakan perlindungan.

 

Anak tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga perlu dilibatkan dalam menyampaikan pandangan terkait kebijakan yang menyangkut tubuh, kesehatan, keselamatan, dan masa depan mereka.

 

Pj Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU Dewi Winarti mengatakan, perlindungan anak harus berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan dan pengalaman mereka. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada anak tidak cukup hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

 

“Anak bukan sekadar objek dalam kebijakan perlindungan. Mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, menceritakan pengalaman, dan didengar. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka,” ujar Dewi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

 

Menurut Dewi, upaya mendengarkan suara anak perlu diwujudkan melalui penciptaan lingkungan yang aman, baik di keluarga, sekolah, pesantren, maupun masyarakat. Anak harus memiliki ruang untuk bertanya, menyampaikan ketidaknyamanan, dan memperoleh penjelasan mengenai hal-hal yang menyangkut dirinya tanpa rasa takut.

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah perlindungan anak perempuan dari praktik yang berisiko terhadap kesehatan dan hak atas tubuhnya, termasuk sunat perempuan. Edukasi kepada keluarga dan masyarakat diperlukan agar keputusan yang menyangkut tubuh anak tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan kepentingan anak.

 

Untuk mendukung upaya tersebut, PP Fatayat NU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui kegiatan sosialisasi, penggalangan komitmen, dan orientasi pencegahan sunat perempuan. Program ini menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai perlindungan kesehatan dan hak anak perempuan.

 

Laporan Akhir Pencegahan Sunat Perempuan 2025 PP Fatayat NU mencatat, program tersebut menjangkau enam Pimpinan Cabang (PC) di Jawa Timur dan Jawa Barat dengan melibatkan dua Pimpinan Wilayah (PW) serta enam PC. Sebanyak 16.904 orang tercatat menerima edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan sunat perempuan.

 

Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan 1.907 kader Fatayat NU dari tingkat wilayah hingga akar rumput. Para kader menjangkau masyarakat melalui berbagai ruang interaksi sehari-hari, seperti posyandu, majelis taklim, pesantren, dan forum organisasi. Pendekatan ini dilakukan agar edukasi mengenai perlindungan anak dapat menjangkau keluarga secara lebih dekat.

 

Dewi menilai, perubahan pemahaman masyarakat membutuhkan pendekatan berkelanjutan yang mengedepankan dialog dan tidak menghakimi. Keluarga perlu memperoleh informasi yang tepat agar dapat mengambil keputusan dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan hak anak. Pada saat yang sama, orang tua juga perlu membangun kebiasaan mendengarkan pendapat anak.

 

“Perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat. Orang tua dan masyarakat perlu memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, sekaligus memastikan setiap keputusan yang menyangkut dirinya tidak mengabaikan keselamatan dan kepentingan terbaiknya,” kata Dewi.

 

Selain memperkuat edukasi pencegahan, Fatayat NU juga mengembangkan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A). Lembaga ini disiapkan sebagai ruang konsultasi, pendampingan, konseling, advokasi, dan edukasi bagi perempuan serta anak, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan.

 

Melalui penguatan LKP3A, Fatayat NU menyiapkan layanan yang mencakup penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan hukum, psikologis dan kesehatan, hingga rujukan ke tempat perlindungan sementara. Pelaksanaannya melibatkan struktur organisasi di berbagai tingkatan, sementara Pimpinan Pusat berperan sebagai regulator dan fasilitator.

 

Dewi berharap, edukasi keluarga, pelibatan kader, dan ketersediaan layanan perlindungan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, anak tidak hanya terlindungi dari kekerasan dan praktik yang membahayakan, tetapi juga dapat tumbuh dalam lingkungan yang menghargai suara, kesehatan, martabat, dan hak-haknya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang