Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa untuk menjalankan Islam secara kaffah, tak perlu membongkar Pancasila. Islam harus dimaknai secara komprehensif, bukan hanya aspek fikih atau syariat saja.
“NU tidak memaksakan syariat Islam karena Indonesia bukan negara agama tapi disisi lain juga bukan negara sekuler. Pelaksanaan syariat Islam dilaksanakan melalui masyarakat sipil, nilai dan makna syariat Islam mengisi ruh konstitusi, bukan secara legal formal,” tuturnya dalam pembukaan temu wicara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dan PBNU di Jakarta, 23-25 Februari.
<>Dikatakan oleh Kiai Hasyim pada masa Rasulullah, tidak ada persoalan dengan Islam karena semuanya ditentukan oleh Nabi Muhammad. Namun dalam perkembangan selanjutnya, terdapat spesialisasi-spesialisasi yang menyebabkan masing-masing orang merasa paling benar. Akhirnya, berbagai ilmu tersebut disatukan kembali oleh Al Ghozali yang merangkum berbagai aspek dalam agama Islam.
“Makanya, mengapa NU tidak mendirikan pesantren kilat, karena hasilnya tak komprehensif,” tandasnya dihadapan sekitar 200 peserta yang merupakan pengurus PBNU, lembaga, lajnah, badan otonom dan pengurus wilayah dari 33 propinsi.
Dikatakannya bahwa NU selama ini berjuang pada tataran substansi, bukan simbol serta mempertimbangkan tata nilai yang ada. “NU itu berjuang dalam basis amal, bukan kesan, bukan sekedar image building. Tak benar kalau NU tak membantu Palestina. Kita langsung datang ke sana dan ketemu dengan para pemimpinnya yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Makkah, tak sekedar demo di monas,” tuturnya.
Ditambahkannya dalam berislam juga diperlukan ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu ekonomi dan teknik. “Kalau menghafalkan dalil tentang zakat itu mudah, tetapi bagaimana membuat orang mampu berzakat, lha ini tidak mudah, perlu ilmu tersendiri,” tandasnya. (mkf)
