Surabaya, NU Online - Kalangan pengusaha mendukung pelabelan halal dan jujur dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap produk makanan dan jasa. Namun pelabelan tersebut diminta tidak memberatkan pelaku dunia usaha.

Sebab dengan pelabelan ganda antara pemerintah-MUI dan PBNU tentu akan menambah biaya. Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur meminta agar prosesnya digratiskan.

"Mendukung saja sepanjang tidak merugikan pengusaha," kata Ketua KADIN Jatim, La Nyalla Mattaliti, Senin (30/1).<>

La Nyalla mencontohkan, label halal yang sudah didapat produk dari pemerintah setelah melalui sertifikasi MUI tidak perlu lagi meminta 'stempel' halal ke PBNU dan begitu pula sebaliknya. "Dan yang terpenting, label halal dari NU diakui pemerintah dan masyarakat," tegasnya.

La Nyalla lantas mengumpamakan pelabelan halal oleh lembaga atau instansi berbeda dengan organisasi pengusaha, seperti jasa konstruksi yang saat ini jumlahnya cukup banyak, yaitu Gapeksi, Gapeksindo, Gapeknas, maupun Gapensi.

"Kalau sudah memilih satu organisasi itu, tidak boleh ikut organisasi jasa konstruksi lainnya," tandas La Nyalla.

La Nyalla juga mendukung pelabelan jujur. Menurutnya, pelabelan tersebut hanya sebagai daya pengikat konsumen untuk menggunakan produk atau jasa tersebut.

"Nggak ada masalah, malah mendapatkan pahala. Masio nggak ada (meskipun tidak ada) labelnya, niatnya apik yo apik (bagus ya tetap bagus). Yang penting semuanya jangan sampai membebani dan menambah biaya menjadi mahal," terang La Nyalla dengan nada meminta.

Pada prinsipnya, sebagai pengusaha La Nyalla sangat mendukung langkah label halal dan jujur dari PBNU, yang diusulkan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). Sebagai Ketua Kadin Jatim, dia berharap tidak ada tambahan biaya lagi untuk mendapatkan label tersebut.

"Prinsip bagus, apalagi dikasih gratis dan jangan su'udzon (buruk sangka) dulu," pungkas La Nyalla.


Sumber     : detiksurabaya
Redaktur   : Emha Nabil Haroen