Kudus, NU Online
Kebijakan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh yang mewajibkan publikasi jurnal ilmiah sebagai persyaratan calon sarjana, dinilai praktisi pendidikan perlu  dibarengi dengan penambahan ruang publikasi. Pasalnya, eksistensi jurnal yang ada sangat minim dan jadwal terbitnya juga terbatas.

Dosen ekonomi Universitas Muria Kudus (UMK) H Idris mengatakan Jurnal yang sudah ada tidak mampu menampung karya-karya ilmiah yang dikirimkan para mahasiswa maupun sarjana.
<>
“Oleh karenanya, kebijakan tersebut harus diimbangi menerbitkan lagi jurnal-jurnal baru berbentuk majalah atau lainnya. Dengan begitu, karya mahasiswa caloin sarjana akan cepat terpublikasikan,” ujarnya kepada NU Online, Selasa (21/2)
.
Menurut pengurus Lembaga Perekonomian NU Kudus ini, kampus dengan jumlah mahasiswa yang ribuan tidak cukup hanya beberapa jurnal saja melainkan membutuhkan lahan atau sarana-sarana lainnya.

“Kalau kebijakan itu sebagai persyaratan calon sarjana, mosok harus nunggu antrian karya ilmiahnya jurnal yang jumlahnya terbatas itu?” seloroh Idris seraya tertawa kecil.

Penilain berbeda disampaikan Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jawa Tengah Muh Zen Adv. Menurutnya, kebijakan menteri melalui surat edaran Ditjen perguruan Tinggi No 152/E/T/20012 itu akan menghambat target pencapaian sertifikasi guru.

Ia mengatakan sekitar 47 persen dari 1,2 juta orang berstatus guru yang belum mencapai sarjana. Kebijakan ini dinilai sangat terburu-buru mengingat pemerintah juga mentargetkan penyelesaian sertifikasi profesi guru pada 2014 mendatang.

“Para guru yang tengah mengejar penyelesaian S-1 akan terhambat karena tak sedikit mereka mengambil kuliah jarak jauh,” katanya seraya mengusulkan ada standarisasi jurnal yang jelas untuk pelaksanaan persyaratan tersebut. 



Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Qomarul Adib