Surabaya, NU Online
Dalam laporannya kepada para peserta konbes tentang perkembangan NU pasca Muktamar NU ke 31, Ketua Umum PBNU menjelaskan bahwa saat ini NU diarahkan sebagai organisasi yang transparan, akuntable dan manajerial. “Jika NU sudah tertata manajemennya, nantinya akan mengikuti pakem NU, bukan mengikuti siapa yang pegang,” katanya.

Upaya untuk menata manajemen NU dilakukan dengan pembagian kerja kepada para ketua PBNU dan membagi tugas kepada lembaga-lembaga untuk menjalankan programnya. “Ngatur NU itu sulit karena para pengurus NU kan semuanya pemimpin, Ada Pak Kiai Ma’ruf Amin, Rozy Munir sampai dengan Said Aqil Siradj. Makanya perlu seni tersendiri untuk memimpin NU,” tuturnya.

<>

Selanjutnya untuk meningkatkan peran kelambagaan NU, mulai Agustus nanti, seluruh badan otonom dan lembaga akan mendapat support dana dari PBNU yang nantinya juga akan dievaluasi kerjanya.
 
Upaya kondolidasi ke seluruh wilayah Nahdlatul Ulama juga dilakukan secara bergiliran, minimal pada saat konferensi wilayah. “Meskipun banyak wilayah yang dikunjungi minta dipidatoi tapi sekaligus masih minta disangoni,” tandasnya yang disambut ketawa oleh para hadirin.

Sementara itu transparasi dan akuntabilitas keuangan PBNU dijalankan dengan pencatatan keuangan yang baik yang dapat diaudit oleh akuntan publik yang memfungsikan peran bendahara. “Saat ini ketua umum PBNU tak lagi mengurusi masalah uang, yang tahu ya bendaharan,” tandasnya.

Untuk meningkatkan kemandirian organisasi ini, PBNU telah menggalang kerjasama dengan berbagai fihak, termasuk dengan rakyat Malaysia yang telah dibicarakannya dengan PM Abdullah Badawi yang memungkinkan usaha dagang sebagai bagian penting dalam pemberdayaan NU.

NU saat ini juga telah berupaya untuk meningkatkan peran internasionalnya melalui Internatioal Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang telah menyelenggarakan konferensinya selama dua kali. ICIS ini merupakan upaya NU untuk menjembatani Islam dan Barat yang saat ini banyak mengalami misunderstanding. Dikatakan oleh Hasyim bahwa Menlu telah memintanya untuk mendaftarkan ICIS ke PBB agar posisinya setara dengan OKI. Namun untuk sementara Rais Aam memintanya untuk tidak berhubungan dahulu dengan World Bank yang saat ini dipimpin oleh Paul Wolfowitz.

Akui Kelemahan Strategi Media

Beberapa kelamahan yang harus diperbaiki menurut Hasyim adalah belum adanya strategi media massa yang baik sehingga kegiatan NU yang sedemikian banyak kurang bisa terekspose dengan baik. “Kita harus memiliki kemampuan untuk mengolah isu dengan baik. Namun ini perlu biaya mahal,” katanya.

Kelemahan lain yang perlu diperbaiki adalah NU tidak memiliki badan pemikir kebijakan atau lembaga think thank yang bisa memberikan nasehat secara komprehensif terhadap berbagai masalah baik ekonomi, sosial, politik dan lainnya. “Saat ini kita hanya bisa mengira-ngira dalam mensikapi berbagai fenomena dan semoga saja tidak salah,” imbuhnya.

Pemikiran-pemikiran yang ada di NU juga belum tertata dengan baik layaknya organisasi yang sudah professional seperti dilihatnya di berbagai negara. NU Belum bisa menunjukkan profilnya secara tertulis dengan baik yang dapat ditunjukkan kepada para tamu yang berkunjung ke kantor PBNU.

Demikian juga dengan upaya transformasi pemikiran dari kalangan sunni di luar negeri. NU belum mampu melakukannya. Dicontohkan oleh Hasyim bahwa dalam kunjungannya ke Syiria, ulama terkenal disana Wahbah Zuhaili dan Ramadhan Al Buthi menyerahkan kitab yang dapat di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi upaya ini belum berhasil.

Ajak Ulama ke LN

Sementara itu, untuk langkah ke depan, Hasyim bercita-cita untuk dapat mengajak para ulama agar dapat melakukan kunjungan ke luar negeri, utamanya ke negara-negara Eropa yang memiliki lingkungan yang berbeda. “Fikih kita ini kan fikih katulistiwa, makanya diperlukan wawasan yang lebih luas. Kita jangan ngajari orang tua, lebih baik mereka langsung diajak ke sana,” tandasnya.

Selanjutnya program yang harus dilaksanakan adalah menjalankan hasil dari munas dan konbes di Surabaya ini yang tentunya menjadi tanggung jawab PBNU untuk menjalankannya. (mkf)