Konflik kepengurusan yang terus terjadi dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan memengaruhi sikap konstituen. Keyakinan itu muncul sebab konflik antara Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz sudah terjadi beberapa kali.
Hal itu diungkapkan anggota Dewan Syura PKB, Muslim Abdurrahman, di Jakarta, Selasa (1/4). Permintaan pengunduran diri Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar adalah pengulangan atas pemberhentian Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB sebelumnya, yaitu Matori Abdul Djalil dan Alwi Shihab.<>
”Berbagai konflik itu terbukti tak memengaruhi pilihan konstituen,” katanya. Hal itu juga diyakini oleh pengamat politik Fachry Ali. “Terbukti dari beberapa konflik internal PKB tidak mempengaruhi konstituen. Di mana Gus Dur memang menampilkan orang untuk menjadi tokoh. Termasuk Muhaimin Iskandar. Jadi, PKB ini benar-benar Gus Dur. Bukan yang lain. Karena itu sebaiknya Muhaimin ngalah,” tutur Fachry.
Sementara, saat pengajian di kediaman dinasnya, Selasa malam, Muhaimin meminta pendukungnya agar tenang. Ia juga akan pulang ke Jombang, Jawa Timur, terlebih dahulu untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan atas permintaan pengunduran dirinya pada rapat gabungan Dewan Tanfidz dan Dewan Syura PKB, 26 Maret lalu.
Persiapan pemilu
Muslim menambahkan, jika Muhaimin tak mau mengundurkan diri, DPP PKB akan memberhentikannya. Tindakan ini harus diambil secepatnya agar tidak mengganggu persiapan pelaksanaan Pemilu 2009.
Muhaimin diminta mundur karena dianggap tidak mematuhi garis politik Abdurrahman Wahid dan memilih garis politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tindakan itu membuat Wahid tak memercayainya lagi. Kecil kemungkinan terjadi perdamaian di antara keduanya.
Dalam kesempatan berbeda, 11 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB juga mendesak Muhaimin agar mengundurkan diri. Mereka juga mendukung keputusan Wahid untuk membesarkan PKB.
Ketua DPW PKB Jatim Hasan Aminudin mengatakan, Muhaimin sudah diperingatkan DPP PKB dua kali, yaitu saat penempatan mantan Sekretaris Jenderal PKB M Lukman Edy sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan saat menolak menandatangani perubahan kepemimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR dari Ida Fauziyah ke Effendy Choirie.
”Dalam rapat gabungan DPP PKB yang meminta Muhaimin mengundurkan diri, ia menegaskan akan mengikuti apa kata Abdurrahman Wahid,” lanjutnya. (kcm/rif)