Jakarta, NU Online
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berharap Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siradj mampu merumuskan kembali terhadap langkah-langkah konkret yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Sebab, konstribusi dan peranan NU dalam mengawal negara ini sangat besar sejak sebelum sampai Indonesia merdeka.

<>
“Saat ini sudah selesai perdebatan ideologi dengan negara berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Karena itu ketika muncul gerakan radikalisme, terorisme, Negara Islam Indonesia (NII) dan lainnya, itu diselesaikan oleh umat Islam sendiri. Jadi, sudah tidak ada ancaman ideologi,” tandas Mahfud MD dalam diskusi “NU dan Politik Indonesia Masa Depan” di The Wahid Institute (WI) Jakarta, Jumat (17/6).

Hadir sebagai pembicara dalam diakusi tersebut antara lain mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PKNU Khoirul Anam, Hj Shinta Nutiyah Abdurrahman Wahid, dan Direktur WI Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) dan lain-lain.

Menurut Mahfud dulu memang kekuatan bangsa ini hanya bertumpu pada ideology. Namun sekarang sudah berubah. Yaitu korupsi, politik oligarki (politik segelintir elit) dan politik trsansaksional di mana seseorang bisa berkuasa dan memiliki jabatan sentral di masyarakat melakukannya dengan kekuatan uang atau modal.

Sehingga dalam sepuluh tahun terakhir reformasi ini dinilai Mahfud, hanya terjadi perpindahan system kekuasaan dari otoriter ke oligarki. Alhasil, yang terjadi adalah kolaborasi politik, korupsi di mana-mana dan terlepas dari kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.

“Banyak pejabat di eksekutif, legislative dan yudikatif tidak bisa berbuat apa-apa khususnya dalam penegakan hukum, karena tersandera oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya sendiri,” tambah Mahfud.

Dengan demikian lanjut Mahfud maka banyak masalah hukum yang tidak selesai secara hukum, melainkan selesai secara politik, karena penegak hukumnya mempunyai masalah hukum. “Itulah tantangan bagi NU yang harus dilakukan jika ingin Indonesia ini selamat,” tutur mantan menteri pertahanan era pemerintah Gus Dur itu.

Yang pasti kata Khoirul Anam politik transaksional ini sudah sistemik. Yaitu terjadi dari bawah sampai atas, dari daerah sampai pusat. Sehingga rakyat tidak lagi mempercayai partai, karena partai dianggap sebagai mafia, pembohong.”Hilangnya kepercayaan rakyat itu akibat partai-partai besar yang terus ingin melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, kekuatan politik NU pun yang pada 1999 mencapai 13 persen, kini tinggal 7 persen dan seterusnya akan tambah habis,” kata Anam prihatin.

Sebab itu lanjut Anam, NU harus terlibat untuk menyelamatkan politik NU, yang merupakan kekuatan politik Islam terbesar di Negara ini. “Jadi, NU harus menyelematkan Negara ini, karena NU ikut dan berperan besar dalam mendirikan negara ini termasuk Pancasila dan NKRI sebagai harga mati dan final untuk bangsa ini. Itu perjuangan Gus Dur dan KH Ahmad Shiddiq,” tambah Anam mengingatkan.

penulis: achmad munif arpas