Jakarta, NU Online
Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bakal dilaksanakan pekan depan di Manado, Sulawesi Utara. Momentum musyawarah tertinggi kedua PMII ini tepatnya akan digelar pada 9-14 Desember mendatang di Balai Diklat Diknas Provinsi di Kecamatan Pineleng, Manado.
Anggota Sterring Committee Muspimnas, Naeni Aamanullah mengatakan, sebagaimana rencana sedianya acara ini akan dibuka secara lansung oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Namun karena berhalangan berkait dengan tugas-tugas kenegaraan, pembukaan diwakilkan kepada gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang.<>
Ketua PB PMII yang juga merangkap anggota Sterring Committee Adien Jauharuddin mengatakan, tema besar yang akan diusung kali ini adalah “Memeratakan Pembangunan Kemaritiman demi Kejayaan 1000 Tahun Indonesia”.
Diakuinya, tema ini memang tidak popular. Namun sengaja dibidik dengan berbagai pertimbangan strategis. Diantaranya sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan program pemerintahan SBY.
“Materi besarnya soal kelautan, akan ada evaluasi kebijakan SBY terutama soal kemaritiman. Selama ini maritim dikonsepsi sebagai negara kepulauan. Nah fokus kita nanti adalah bagaimana membangun dan mengelola infastruktur pelabuhan antar pulau,” kata Ketua PB PMII bidang Kajian dan Pengembangan Pemikiran ini di kantor PB PMII Jl Salemba Tengah, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Menurutnya, ada pemahaman yang salah yang sampai hari ini masih dipraktikkan oleh mayoritas pemegang kebijakan terkait konsep maritim. Konsepsi yang ada selama ini soal transportasi antar pulau misalnya, masih harus dimaknai dengan jembatan. Padahal pada hakekatnya, tanggungjawab utama negara maritim adalah bagaimana menjadikan pelabuhan sebagai tonggak utama prekonomian.
Jika berpatokan pada pemikiran ini, ungkapnya, pembangunan kelautan Indonesia seharusnya lebih mengedepankan pada sektor-sektor perikananan, pembangunan pulau-pulau sebagai bagian dari strategi wisata, dan industri perkapalan. Tak lupa tentunya juga dibarengi dengan membangun infrastruktur telekomunikasi. (nam)
Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bakal dilaksanakan pekan depan di Manado, Sulawesi Utara. Momentum musyawarah tertinggi kedua PMII ini tepatnya akan digelar pada 9-14 Desember mendatang di Balai Diklat Diknas Provinsi di Kecamatan Pineleng, Manado.
Anggota Sterring Committee Muspimnas, Naeni Aamanullah mengatakan, sebagaimana rencana sedianya acara ini akan dibuka secara lansung oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Namun karena berhalangan berkait dengan tugas-tugas kenegaraan, pembukaan diwakilkan kepada gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang.<>
Ketua PB PMII yang juga merangkap anggota Sterring Committee Adien Jauharuddin mengatakan, tema besar yang akan diusung kali ini adalah “Memeratakan Pembangunan Kemaritiman demi Kejayaan 1000 Tahun Indonesia”.
Diakuinya, tema ini memang tidak popular. Namun sengaja dibidik dengan berbagai pertimbangan strategis. Diantaranya sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan program pemerintahan SBY.
“Materi besarnya soal kelautan, akan ada evaluasi kebijakan SBY terutama soal kemaritiman. Selama ini maritim dikonsepsi sebagai negara kepulauan. Nah fokus kita nanti adalah bagaimana membangun dan mengelola infastruktur pelabuhan antar pulau,” kata Ketua PB PMII bidang Kajian dan Pengembangan Pemikiran ini di kantor PB PMII Jl Salemba Tengah, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Menurutnya, ada pemahaman yang salah yang sampai hari ini masih dipraktikkan oleh mayoritas pemegang kebijakan terkait konsep maritim. Konsepsi yang ada selama ini soal transportasi antar pulau misalnya, masih harus dimaknai dengan jembatan. Padahal pada hakekatnya, tanggungjawab utama negara maritim adalah bagaimana menjadikan pelabuhan sebagai tonggak utama prekonomian.
Jika berpatokan pada pemikiran ini, ungkapnya, pembangunan kelautan Indonesia seharusnya lebih mengedepankan pada sektor-sektor perikananan, pembangunan pulau-pulau sebagai bagian dari strategi wisata, dan industri perkapalan. Tak lupa tentunya juga dibarengi dengan membangun infrastruktur telekomunikasi. (nam)
