Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, pihaknya tidak "mengharamkan" diri untuk mengkritik pemerintah. Namun, organisasi yang ia pimpin tak akan ikut-ikutan gerakan cabut mandat pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) karena arahnya adalah politik praktis, dan hal itu bukan menjadi wilayahnya.
“NU tidak memiliki kapasitas mencopot atau memasang kekuasaan. Karena NU tidak masuk dalam politik kekuasaan atau politik praktis. Politik NU adalah politik keumatan dan kebangsaan,” tegas Hasyim dalam jumpa pers saat bersilaturrahim dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (18/1)
<>Meski demikian, Hasyim menegaskan, pihaknya tak akan segan mengkritik pemerintah jika terdapat hal-hal yang dinilai salah. Begitu juga sebaliknya. Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Tanah Air ini pasti akan mendukung setiap kebijakan pemerintah jika benar dan berpihak kepada rakyat.
“Kritik terhadap kesalahan itu harus. Kita juga akan mendukung terhadap kebenaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur itu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin meminta pemerintah SBY-JK tak perlu panik menghadapi gerakan Cabut Mandat yang dimotori mantan aktivis Malari Hariman Siregar dkk. Menurutnya, gerakan tersebut tak perlu ditanggapi serius.
Din mengatakan, di alam demokrasi, adanya kelompok masyarakat yang ingin mengajukan cabut mandat adalah hal lumrah. ”Dalam demokrasi itu boleh mengekspresikan sikap dan pandangan. Pemerintah jangan panik dan terlalu serius menanggapinya,” katanya.
Hanya saja Din meminta agar dalam menyampaikan ekspresi dan pandangan itu dilakukan secara damai. ”Jangan menciptakan tindakan anarkis karena akan menjadi preseden buruk ke depan,” ujarnya.
Din juga berpesan agar dalam menghadapi proses politik maupun agenda demokrasi, umat Islam harus memperhatikan dan menjunjung etika politik. (rif)
