Jakarta, NU Online
Sekitar 12 orang petani dari Tanah Awu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, didampingi beberapa aktivis dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mendatangi ruangan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (28/2). Mereka meminta dukungan Gus Dur atas gerakan para petani menyusul sengketa proyek Bandara Internasional Tanak Awu.
<>Utusan dari Tanak Awu itu tiba di Jakarta 23 Februari lalu. Sebelum menemui GUs Dur, mereka mereka telah mendatangi Komnas HAM dan DPR RI. Para petani dari Tanak Awu melaporkan kepada Gus Dur, lahan yang akan digusur untuk kepentingan proyek Bandara Internasional adalah lahan yang subur dan menjadi penghidupan utama para petani di sana. Saat ini para petani yang tetap bertahan dan terus mendapatkan teror dari pemerintah setempat melalui petugas pamswakarsa dan kelompok tani lain yang mendukung proyek bandara. Bupati Lombok Tengah juga mengordinir para ulama setempat untuk menghentikan penolakan para petani.
Sekjen FSPI Hendry Saragih mengatakan, saat ini sedikitnya 3 aktivis petani yang ditahan. Mereka dituduh melakukan pelecehan terhadap pejabat setempat. Sementara itu kasus 27 korban luka akibat penembakan petugas saat terjadi aksi demontrasi pada 18 september tahun lalu dan 3 korban luka pada aksi susulan 25 Januari belum diselesaikan.
"Kami minta Gus Dur dapat menggerakkan para tuan guru (ulama) di sana untuk mendukung para petani. Sekarang ini ada semacam ABRI Masuk Desa. Awalnya mereka ditugaskan untuk keperluan anti terorisme. Namun sekarang mereka membidik para aktivis petani. Masyarakat yang menjadi takut," kata Hendry Saragih.
Kepada para petani dan aktivis petani Gus Dur berjanji akan segera menghubungi beberapa tuan guru yang dapat membantu para petani. Gus Dur menyebut nama dua tuan guru yang akan mengawal gerakan petani.
"Kiai itu macem-macem. Yang mau begini-ini kiai yang sadar. Masalah teror segala macem itu kan tergantung masyarakatnya toh! Tapi kita juga harus sabar, kalo belum waktunya nanti malah jadi penyakit," kata Gus Dur usai membubuhkan tanda tangan solidaritas.
Menurut Gus Dur, dirinya telah meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk sesegera mungkin memnuntaskan persoalan sengketa tanah antara petani dan pemerintah, menyusul peluncuran Perpres 36 Tahun 2005 tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. "Saya sudah meminta kepada SBY, dalam waktu sebulan bangsa yang begini-ini harus cepat diurusin," kata Gus Dur. (nam)
