Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal mengundang sejumlah ulama dari Republik Kosovo pada International Conference of Islamic Scholars (ICIS) III di Jakarta, Juli mendatang. Undangan akan dikirim secepatnya pada pemerintah negara yang baru merdeka dari Serbia itu.
Demikian dikatakan Ketua Umum PBNU yang juga Sekretaris Jenderal ICIS, KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (20/2) kemarin.<>
Namun demikian, Hasyim menegaskan, undangan tersebut bukan merupakan bentuk desakan kepada pemerintah Indonesia yang hingga kini belum mengakui kemerdekaan Kosovo. “NU hanya simpatik pada kemerdekaan Kosovo,” tegasnya.
Perihal sikap politik luar negeri Indonesia pada Kosovo, ia menyatakan, hal itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. NU, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, katanya, hanya menyambut baik karena alasan negara tersebut sebagian besar warganya adalah muslim beretnis Albania.
“Karena, dengan kemerdekaan itu, warga muslim Kosovo akan relatif lebih aman,” ujar Hasyim yang juga Presiden World Conference on Religions for Peace.
ICIS—forum ulama dan cendekiawan muslim se-Dunia bentukan NU, kata Hasyim, hanya memikirkan persamaan hak dan keadilan muslim Kosovo. Selebihnya, terutama terkait pengakuan Indonesia pada negara itu, merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah.
Kosovo mengumumkan kemerdekaannya atas Serbia pada Ahad (17/2) lalu. Pengumuman yang menuai pro-kontra itu dinyatakan Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci.
Kemerdekaan Kosovo merupakan saat yang tepat. Satu dasarwarsa yang lalu, ribuan etnis Albania terbunuh dalam sebuah konflik dengan kekuatan Serbia.
Penduduk Kosovo terdiri dari enam etnis, 92 persen Albania, 5,3 persen Serbia, sisanya 2,7 persen adalah gabungan total etnik Gorani, Romani, Bosnia dan Turki.
Selain Amerika Serikat, negara lain yang mendukung kemerdekaan Kosovo adalah Perancis, Australia, Inggris Raya, Italia, Jerman dan Austria. 57 Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pun menyambut baik proklamasi kemerdekaan itu.
Cina, Rusia, Spanyol, Serbia, Siprus, Yunani, Slowakia, Rumania, dan beberapa negara lainnya menentang kemerdekaan itu. Sebagian mereka menilai kemerdekaan itu sebagai upaya separatisme. (rif)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal mengundang sejumlah ulama dari Republik Kosovo pada International Conference of Islamic Scholars (ICIS) III di Jakarta, Juli mendatang. Undangan akan dikirim secepatnya pada pemerintah negara yang baru merdeka dari Serbia itu.
Demikian dikatakan Ketua Umum PBNU yang juga Sekretaris Jenderal ICIS, KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (20/2) kemarin.<>
Namun demikian, Hasyim menegaskan, undangan tersebut bukan merupakan bentuk desakan kepada pemerintah Indonesia yang hingga kini belum mengakui kemerdekaan Kosovo. “NU hanya simpatik pada kemerdekaan Kosovo,” tegasnya.
Perihal sikap politik luar negeri Indonesia pada Kosovo, ia menyatakan, hal itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. NU, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, katanya, hanya menyambut baik karena alasan negara tersebut sebagian besar warganya adalah muslim beretnis Albania.
“Karena, dengan kemerdekaan itu, warga muslim Kosovo akan relatif lebih aman,” ujar Hasyim yang juga Presiden World Conference on Religions for Peace.
ICIS—forum ulama dan cendekiawan muslim se-Dunia bentukan NU, kata Hasyim, hanya memikirkan persamaan hak dan keadilan muslim Kosovo. Selebihnya, terutama terkait pengakuan Indonesia pada negara itu, merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah.
Kosovo mengumumkan kemerdekaannya atas Serbia pada Ahad (17/2) lalu. Pengumuman yang menuai pro-kontra itu dinyatakan Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci.
Kemerdekaan Kosovo merupakan saat yang tepat. Satu dasarwarsa yang lalu, ribuan etnis Albania terbunuh dalam sebuah konflik dengan kekuatan Serbia.
Penduduk Kosovo terdiri dari enam etnis, 92 persen Albania, 5,3 persen Serbia, sisanya 2,7 persen adalah gabungan total etnik Gorani, Romani, Bosnia dan Turki.
Selain Amerika Serikat, negara lain yang mendukung kemerdekaan Kosovo adalah Perancis, Australia, Inggris Raya, Italia, Jerman dan Austria. 57 Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pun menyambut baik proklamasi kemerdekaan itu.
Cina, Rusia, Spanyol, Serbia, Siprus, Yunani, Slowakia, Rumania, dan beberapa negara lainnya menentang kemerdekaan itu. Sebagian mereka menilai kemerdekaan itu sebagai upaya separatisme. (rif)
