Jakarta, NU Online
Pengamat Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romly, menyatakan mendukung wacana yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan memberikan porsi pada kalangan muda untuk mengisi pos menteri di kabinet.
Melihat pengalaman lima tahun lalu, menurut Lili, banyak sisi menteri dari kalangan muda yang kemampuannya lebih unggul dibanding menteri dari kaum tua.<>
"Secara kapasitas dan kapabilitas, banyak tokoh muda saat ini cukup layak dan mumpuni untuk masuk di kabinet mendatang," kata Lili kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).
Lili menyebut beberapa tokoh muda yang potensial untuk dipilih dan masuk di kabinet mendatang. Di antaranya, Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng dari Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar dan Helmy Faishal Zaini dari PKB, Zulkiflimansyah dari PKS, atau Zulkifli Hasan dari PAN.
Sementara, dari kalangan nonparpol, nama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, patut diperhitungkan.
"Mereka itu kader-kader muda yang memiliki potensial untuk masuk di kabinet SBY," ucapnya.
Terkait keidentikan suatu departemen dengan ormas Islam atau parpol tertentu, Lili berharap agar stigma seperti itu dapat dihilangkan di kabinet mendatang. Dia mencontohkan, Mendiknas yang seolah-olah sudah menjadi hak ormas Islam Muhammadiyah dan Menag seolah-olah bagiannya ormas NU.
"Beberapa pos lain juga seperti itu, karena sosok menterinya dari parpol tertentu menjadikan pos kementerian itu selalu identik dengan parpol bersangkutan," tukas Lili.
Dijelaskan, jika dibiarkan, kecenderungan seperti ini akan berdampak kurang positif bagi kinerja lembaga kementerian itu sendiri. Alasannya, lambat laun kelompok ormas atau parpol bersangkutan kecenderunganya pasti akan berkumpul dan menggali kekayaan dari situ.
“Kalau sebuah departemen dikuasai oleh parpol tertentu untuk jangka waktu yang lama, orang-orangnya pasti akan berkumpul di situ. Jadi klaim partai namanya,” paparnya.
Untuk menghindari klaim-klaim partai di pos kementerian ini, Lili menyarankan sebaiknya presiden terpilih juga mempertimbangkan perlunya rotasi dalam memilih calon-calon pembantunya.
"Pos kementerian yang pada periode terdahulu diduduki tokoh dari partai A, misalnya, lima tahun ke depan ada baiknya jika digantikan tokoh partai B, demikian seterusnya," pungkasnya. (rif)
Pengamat Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romly, menyatakan mendukung wacana yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan memberikan porsi pada kalangan muda untuk mengisi pos menteri di kabinet.
Melihat pengalaman lima tahun lalu, menurut Lili, banyak sisi menteri dari kalangan muda yang kemampuannya lebih unggul dibanding menteri dari kaum tua.<>
"Secara kapasitas dan kapabilitas, banyak tokoh muda saat ini cukup layak dan mumpuni untuk masuk di kabinet mendatang," kata Lili kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).
Lili menyebut beberapa tokoh muda yang potensial untuk dipilih dan masuk di kabinet mendatang. Di antaranya, Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng dari Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar dan Helmy Faishal Zaini dari PKB, Zulkiflimansyah dari PKS, atau Zulkifli Hasan dari PAN.
Sementara, dari kalangan nonparpol, nama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, patut diperhitungkan.
"Mereka itu kader-kader muda yang memiliki potensial untuk masuk di kabinet SBY," ucapnya.
Terkait keidentikan suatu departemen dengan ormas Islam atau parpol tertentu, Lili berharap agar stigma seperti itu dapat dihilangkan di kabinet mendatang. Dia mencontohkan, Mendiknas yang seolah-olah sudah menjadi hak ormas Islam Muhammadiyah dan Menag seolah-olah bagiannya ormas NU.
"Beberapa pos lain juga seperti itu, karena sosok menterinya dari parpol tertentu menjadikan pos kementerian itu selalu identik dengan parpol bersangkutan," tukas Lili.
Dijelaskan, jika dibiarkan, kecenderungan seperti ini akan berdampak kurang positif bagi kinerja lembaga kementerian itu sendiri. Alasannya, lambat laun kelompok ormas atau parpol bersangkutan kecenderunganya pasti akan berkumpul dan menggali kekayaan dari situ.
“Kalau sebuah departemen dikuasai oleh parpol tertentu untuk jangka waktu yang lama, orang-orangnya pasti akan berkumpul di situ. Jadi klaim partai namanya,” paparnya.
Untuk menghindari klaim-klaim partai di pos kementerian ini, Lili menyarankan sebaiknya presiden terpilih juga mempertimbangkan perlunya rotasi dalam memilih calon-calon pembantunya.
"Pos kementerian yang pada periode terdahulu diduduki tokoh dari partai A, misalnya, lima tahun ke depan ada baiknya jika digantikan tokoh partai B, demikian seterusnya," pungkasnya. (rif)
