Warta
PKB Berharap Muktamar NU Tegaskan Posisi Pengurus yang Berpolitik
Kamis, 23 Juli 2009 | 09:03 WIB
Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap, Muktamar NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, bisa menegaskan posisi pengurus atau elite NU yang terlibat dalam politik praktis.
PKB menilai, dalam banyak kesempatan, seringkali terlihat sejumlah pengurus atau elite NU yang terlampau jauh terlibat dalam politik kekuasaan itu. Akibatnya, sulit dibedakan antara keterlibatan pengurus NU sebagai pribadi atau organisasi.<>
“Politik jangan terlampau praktis. Kalau terlampau praktis, tidak ‘dihitung’ orang nantinya. Warga NU kalau mau berpolitik, ya lewat PKB,” ujar Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, kepada wartawan saat merayakan Hari Lahir ke-11 PKB di kantornya, Jalan Sukabumi, Jakarta, Kamis (23/7) siang.
Muhaimin menjelaskan, kondisi tersebut cukup menyulitkan PKB. Pasalnya, di satu sisi, PKB diberi tugas oleh NU di bidang politik praktis. Namun, di sisi yang lain, dalam beberapa moment politik, NU justru juga melakukan hal yang sama dan sama sekali tidak berkoordinasi dengan PKB.
“NU sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, tentu harus kembali ke Khittah sebagai kekuatan sosial-keagamaan. Maka, konsisten saja, NU harus bergerak di pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi masyarakat kecil,” terang Muhaimin didampingi Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, dan beberapa petinggi partai lainnya.
Ditanya tentang perlu-tidaknya aturan khusus tentang hubungan NU dengan PKB, menurut Muhaimin, hal itu sudah ada. Dalam dua Muktamar NU: di Kediri, Jawa Timur (1999) dan Solo, Jawa Tengah (2004), perkara hubungan keduanya sudah dibahas sehingga tidak perlu ada aturan lagi.
“(tinggal) pengurusnya (NU) yang harus konsisten dengan rumusan (aturan) itu,” ujar Muhaimin singkat.
Mengenai calon ketua umum Pengurus Besar NU mendatang, Muhaimin menyerahkan sepenuhnya pada para peserta Muktamar. “Itu urusan internal NU saja,” pungkasnya. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap, Muktamar NU di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, bisa menegaskan posisi pengurus atau elite NU yang terlibat dalam politik praktis.
PKB menilai, dalam banyak kesempatan, seringkali terlihat sejumlah pengurus atau elite NU yang terlampau jauh terlibat dalam politik kekuasaan itu. Akibatnya, sulit dibedakan antara keterlibatan pengurus NU sebagai pribadi atau organisasi.<>
“Politik jangan terlampau praktis. Kalau terlampau praktis, tidak ‘dihitung’ orang nantinya. Warga NU kalau mau berpolitik, ya lewat PKB,” ujar Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, kepada wartawan saat merayakan Hari Lahir ke-11 PKB di kantornya, Jalan Sukabumi, Jakarta, Kamis (23/7) siang.
Muhaimin menjelaskan, kondisi tersebut cukup menyulitkan PKB. Pasalnya, di satu sisi, PKB diberi tugas oleh NU di bidang politik praktis. Namun, di sisi yang lain, dalam beberapa moment politik, NU justru juga melakukan hal yang sama dan sama sekali tidak berkoordinasi dengan PKB.
“NU sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, tentu harus kembali ke Khittah sebagai kekuatan sosial-keagamaan. Maka, konsisten saja, NU harus bergerak di pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi masyarakat kecil,” terang Muhaimin didampingi Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, dan beberapa petinggi partai lainnya.
Ditanya tentang perlu-tidaknya aturan khusus tentang hubungan NU dengan PKB, menurut Muhaimin, hal itu sudah ada. Dalam dua Muktamar NU: di Kediri, Jawa Timur (1999) dan Solo, Jawa Tengah (2004), perkara hubungan keduanya sudah dibahas sehingga tidak perlu ada aturan lagi.
“(tinggal) pengurusnya (NU) yang harus konsisten dengan rumusan (aturan) itu,” ujar Muhaimin singkat.
Mengenai calon ketua umum Pengurus Besar NU mendatang, Muhaimin menyerahkan sepenuhnya pada para peserta Muktamar. “Itu urusan internal NU saja,” pungkasnya. (rif)
