Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi berharap, di tahun 2007 dan masa yang akan datang, pemerintah dapat memerbaiki kinerjanya. Karena, dalam penilaiannya, hingga saat ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) belum mampu memenuhi harapan rakyat Indonesia.
“Kata orang-orang (pemerintahan SBY-JK: Red) belum bisa memenuhi harapan banyak orang. Saya kira memang seperti itu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan seputar evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2006 di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (1/1) lalu. Hal itu diungkapkannya usai menyerahkan daging kurban kepada masyarakat sekitar kantor PBNU.<>
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur itu, harapan rakyat Indonesia akan adanya perubahan mendasar di negeri ini belum mampu diwujudkan oleh pemerintah. Padahal, katanya, saat pemilu 2004 silam, rakyat Indonesia seakan menaruh harapan begitu besar kepada SBY-JK.
“Harga beras mahal, minyak tanah susah, pengangguran di mana-mana. Belum lagi bencana alam yang datang terus menerus mulai dari tsunami, banjir, gempa bumi, longsor, lumpur (Lapindo: Red), kebakaran dan penggundulan hutan, gunung meletus dan lain sebagainya. Semuanya belum bisa diatasi oleh pemerintah,” urai Hasyim.
Persoalan-persoalan bangsa dan negara itu, lanjut Hasyim, semua bermuara pada sebuah kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh bangsa ini. “Ada hal-hal yang dilakukan secara kolektif, dan itu salah,” tandasnya. Sehingga, imbuhnya, usaha penyelesaiannya terasa begitu rumit.
Mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu mencontohkan pada upaya pemerintah memberantas korupsi yang hingga saat ini masih terkesan ‘tebang pilih’. Menurutnya, hal itu “wajar” karena penyakit bangsa tersebut sudah sedemikian parah, sehingga pemberantasannya pun cukup sulit.
“Karena saking (terlalu: Red) banyaknya yang korup, maka mesti tebang pilih. Tebang pilih itu biasanya dipilih yang kecil-kecil saja. Nah, itulah yang disebut kezaliman berbungkus keadilan,” terang Hasyim.
Tiga hal menurut Hasyim yang perlu dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini, yakni perubahan sistem, perubahan kepemimpinan dan perlunya membuat sebuah konsensus nasional oleh para pemimpin bangsa ini. Tiga hal tersebut, menurutnya, modal utama bagi bangsa ini untuk menjadi lebih baik.
Persoalan sistem. Dicontohkan, di tengah keadaan ekonomi yang sangat lemah, maka sangat diperlukan sistem yang kuat. “Nah, sistem yang kita punya ini, mampu nggak mengangkat beban ekonomi yang begitu besar,” ujarnya.
Dalam hal kepemimpinan nasional. Hasyim mengimbau, hendaknya para pemimpin negeri ini tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri apalagi hanya untuk kepentingan politik sesaat, yakni kepentingan pemilihan umum yang akan datang. Ia menilai, hal itulah yang sedang terjadi saat ini.
“Penderitaan yang dialami rakyat kecil ini yang harus diselesaikan dulu. Kalau itu sudah selesai, maka rakyat pasti akan simpati. Tidak perlu repot-repot kampanye lagi,” pungkas Hasyim.
Masih persoalan sistem yang menurut Hasyim, penyelenggaraan negara ini tidak dilakukan secara sistematis. Semua komponen, menurutnya, seakan berjalan sendiri-sendiri dan tanpa arah pula. “Eksekutif jalan sendiri, legislatif berdiri sendiri, yudikatif juga begitu. Lalu presiden itu mau kerja sama siapa,” gugatnya. (rif)
