Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2009 segera diumumkan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Secepatnya akan kita umumkan sebelum pilpres dan mudah-mudahan presiden tidak terganggu untuk segera menandatangani," ujarnya usai menghadiri Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5).<>
Menag mengatakan, satu-satunya kendala untuk segera mengumumkan BPIH karena maskapai Saudi Arabian Airlines belum memberikan kepastian besaran biaya transportasi jemaah haji ke tanah suci.
Kemungkinan besar BPIH tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya perluasan halaman Masjidil Haram yang mengakibatkan ribuan gedung terpaksa dibongkar. Adanya gedung tersebut mengakibatkan naiknya biaya pemondokan ketika jemaah berada di Mekkah. "Kita tidak ingin menaikkan, tapi kalau dari sana sudah naik mau diapakan," ujarnya.
Terkait dengan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan BPIH tahun ini bisa diturunkan sekitar 15 persen dari tahun 2008, Menag mengatakan pemerintah tidak mengambil untung sedikit pun dari rakyatnya.
"Pemerintah ini nirlaba, satu sen pun diambil itu haram. Kalau ICW bisa mendapatkan rumah lebih murah dari yang saya dapatkan, sisanya silakan ambil," ujar Maftuh. (kcm)
Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2009 segera diumumkan paling lambat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Secepatnya akan kita umumkan sebelum pilpres dan mudah-mudahan presiden tidak terganggu untuk segera menandatangani," ujarnya usai menghadiri Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5).<>
Menag mengatakan, satu-satunya kendala untuk segera mengumumkan BPIH karena maskapai Saudi Arabian Airlines belum memberikan kepastian besaran biaya transportasi jemaah haji ke tanah suci.
Kemungkinan besar BPIH tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya perluasan halaman Masjidil Haram yang mengakibatkan ribuan gedung terpaksa dibongkar. Adanya gedung tersebut mengakibatkan naiknya biaya pemondokan ketika jemaah berada di Mekkah. "Kita tidak ingin menaikkan, tapi kalau dari sana sudah naik mau diapakan," ujarnya.
Terkait dengan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan BPIH tahun ini bisa diturunkan sekitar 15 persen dari tahun 2008, Menag mengatakan pemerintah tidak mengambil untung sedikit pun dari rakyatnya.
"Pemerintah ini nirlaba, satu sen pun diambil itu haram. Kalau ICW bisa mendapatkan rumah lebih murah dari yang saya dapatkan, sisanya silakan ambil," ujar Maftuh. (kcm)
