Jakarta, NU Online
Masih tingginya Total Fertility Rate (TFT) dan Angka Kematian Ibu yang terjadi dalam komunitas muslim patut pendapat perhatian serius dari semua fihak. Para ulama selama ini dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat akan ditingkatkan keterlibatannya dalam penanganan masalah kependudukan.

Sebanyak 90 ulama dari 17 negara dan komunitas muslim di dunia akan menghadiri Konferensi Internasional Pemimpin Muslim untuk Mendukung Program Kependudukan dan Pembangunan (The International Conference of Muslim Leaders to Support Population and Development to Achieve the MDGs) yang bertempat di Grand Bali Beach Hotel, Sanur Bali pada tanggal 12-17 Februari 2007.

Ke<>giatan ini merupakan kerjasama antara International Conference of Islamic Scholars (ICIS) BKKBN, dan UNFPA. Perwakilan dari agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu dan Budha juga akan diundang.

Kepala BKKBN Dr. Sugiri Syarief MPA menjelaskan konferensi ini terselenggara dengan tujuan untuk meningkatkan kesdaran, komitmen dukungan tokoh agama terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Pemikiran-pemikiran Islam tentang kependudukan, gender, kesehatan reproduksi, dan kemiskinan juga akan dikaji dalam acara yang berlangsung selama 5 hari ini.

Selanjutnya, pertemuan ini diharapkan dapat mengidentifikasi peran dan keterkaitan tokoh agama dengan pemerintah, pengambil kebijakan publik, dan komunitas mulim nasional dan global.

Kesuksesan Indonesia dalam program KB yang telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2.34 menjadi 1.3 telah menjadi acuan bagi negara-negara muslim. “Kita berharap dalam pertemuan ini bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang bisa diimplementasikan di negara masing-masing,” tutur Sugiri.

Acara ini merupakan bagian dari revitaliasi BKKBN dalam upaya menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi saat ini. Otonomi daerah yang memberi daerah wewenang yang luas, termasuk dalam kebijakan kependudukan perlu diikuti dengan kebijakan baru karena strategi lama yang dijalankan selama ini sudah tak efektif.

Sementara Ketua PBNU HM Rozy Munir menjelaskan para kyai NU sejak tahun 1970-an telah aktif terlibat dalam mensukseskan program KB. Para ulama melalui fatwa dan ketokohannya sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh masyarakat sekitaranya.

Rozy yang juga ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) menejlaskan bahwa dukungan dari para ulama sangat diperlukan terutama dikalangan bawah. Mereka harus dijelaskan bahwa KB tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kendala seperti pemakaian kontrasepsi menjadi masalah yang harus diselesaikan dan menurut ajaran Islam yang memasang juga harus perempuan. Para kyai seperti KH Sahal Mafhudz, KH Wahid Zaini, dan KH Ali Yafei turun tangan untuk membantu mensosialisasikan program ini di masyarakat.

Sampai sekarang, dukungan dari ulama dalam berbagai program kesehatan sangat menentukan kesuksesan dari program tersebut. Beberapa kasus penolakan vaksinasi campak polio dan TBC dibeberapa daerah yang tidak melibatkan kalangan ulama menunjukkan bukti kuatnya peranan yang mereka miliki.

Sejauh ini peran yang dilakukan oleh PBNU adalah pengendalian angka kelahiran seperti pengaturan usia kawin, periode kelahiran dan sebagainya, bukan pembatasan, yang diharapkan dapat menghasilkan individu yang berkualitas. (mkf)