IPNU-IPPNU Makassar Dorong Pendidikan Politik untuk Tangkal Hoaks dan Politik Uang

Makassar, NU Online

Pemilih pemula membutuhkan pendidikan politik yang berkelanjutan agar mampu menghadapi penyebaran hoaks, fanatisme politik, dan praktik politik uang. Penguatan literasi demokrasi dinilai penting agar generasi muda tidak hanya menjadi objek dalam kontestasi politik, tetapi juga berperan aktif menjaga integritas pemilu.

Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kota Makassar, Amiruddin Almuqtadir, menilai organisasi pelajar memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran politik generasi muda. Menurutnya, pemilih pemula rentan terpengaruh informasi yang tidak benar dan berbagai praktik politik yang dapat mencederai kualitas demokrasi.

Ia menegaskan, pendidikan politik perlu membekali generasi muda dengan kemampuan menentukan pilihan secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keterlibatan pemuda dalam demokrasi tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup kesadaran mengawasi proses politik.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi PC IPNU dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Kota Makassar bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar di Kantor Bawaslu Kota Makassar, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menjelaskan bahwa penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya penyelenggara pemilu.

Menurutnya, demokrasi merupakan milik seluruh rakyat sehingga tanggung jawab menjaga kualitasnya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Salah satu upaya yang dijalankan Bawaslu adalah Sekolah Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam mengawasi pemilu.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Dede Arwinsyah menyarankan agar PC IPNU dan PC IPPNU segera mengatur jadwal penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama itu diharapkan menjadi landasan pelaksanaan program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

Kolaborasi tersebut menegaskan bahwa pendidikan demokrasi tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara pemilu semata. Organisasi pelajar, komunitas, dan masyarakat sipil memiliki ruang untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat literasi informasi, serta menumbuhkan keberanian menolak politik transaksional.

Dalam pembahasan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Makassar, Risal Suaib, menyoroti politik uang sebagai persoalan yang membutuhkan penanganan jangka panjang.

Ia menilai praktik politik uang tidak cukup diatasi melalui pengawasan menjelang pemilu. Perubahan kesadaran masyarakat perlu dibangun secara berkelanjutan karena pendidikan politik tidak semestinya hanya berlangsung ketika kontestasi elektoral mendekat.

Risal juga mengingatkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik. Padahal, bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara hak sosial yang harus diterima dan kepentingan elektoral.

Sementara itu, Ketua PC IPPNU Kota Makassar Clara Nur Azizah menyatakan bahwa pendidikan politik harus menjangkau kalangan pelajar dan pemilih pemula. Ia berharap kolaborasi dengan Bawaslu dapat menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus mencegah praktik yang merusak integritas pemilu.

“Alhamdulillah, audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi antara PC IPNU-IPPNU Kota Makassar dan Bawaslu Kota Makassar. Kami berharap melalui kerja sama ini, generasi muda, khususnya pemilih pemula, dapat memperoleh pendidikan politik yang baik, memiliki kesadaran demokrasi, serta mampu menangkal hoaks dan menolak praktik politik uang. Kami siap bersinergi dan menindaklanjuti kolaborasi ini melalui kerja sama konkret, termasuk penandatanganan MoU,” ungkap Clara.

Sekretaris PC IPPNU Kota Makassar juga menyoroti praktik gratifikasi dan politik uang yang masih menjadi persoalan sosial. Menurutnya, fenomena tersebut perlu dikaji dari perspektif sosiologi karena berkaitan dengan budaya, kebiasaan, dan pola hubungan sosial masyarakat. Ia menyatakan kesiapan organisasinya untuk terlibat aktif dalam pendidikan politik bersama Bawaslu.