NU Sumenep: Gagasan Provinsi Madura Butuh Kajian Mendalam

Sumenep, NU Online

Keinginan mewujudkan Madura sebagai kawasan yang makmur adalah sikap dan tekad kuat dari kalangan masyarakat, baik ulama, pejabat pemerintah, intelektual, pengusaha, dan elemen lain. Hal tersebut tidaklah lahir dari sikap latah masyarakat, hingga memunculkan wacana Provinsi Madura.

 

Berangkat dari permasalahan tersebut, wacana terkait pembentukan provinsi menjadi pembicaraan di rapat koordinasi bulanan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep, Ahad (27/12).

 

Salah satu peserta rapat dari unsur syuriyah, KH Imam Hendriyadi mengatakan bahwa wacana Provinsi Madura sudah lama mencuat. Dirinya menyebut setahun yang lalu pernah diundang seminar di Pamekasan untuk kemungkinan pengembangan kawasan Provinsi Madura.

 

"Provinsi Madura bisa dibentuk, hanya saja prosesnya agak lama dengan menambah kabupaten. Tahapan terbentuknya bukan sekali jadi, tapi memerlukan waktu 20 tahun sebagaimana disampaikan Mahfud MD," katanya.  

 

Mantan anggota DPRD Kabupaten Sumenep  tersebut menyebut bahwa perlu diadakan lokakarya khusus dengan kajian lebih mendalam agar pengurus NU tahu lebih banyak berbagai kemungkinan dari pembentukannya.

 

KH Ahmad Washil mengaku selaku dewan senat Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) Guluk-guluk menjelaskan pemekaran kabupaten membutuhkan infrastruktur pemerintahan baru yang tidak sedikit. Dan hal tersebut tentu sangat membebani negara.

 

"Di tengah wabah Covid-19, wacana Provinsi Madura bisa jadi beban negara dan beban pikiran masyarakat," ujarnya.

 

KH Imam Hasyim membenarkan bahwa wacana Provinsi Madura bukan kali ini saja bergulir. Bahkan sejak Bupati Sumenep masih dipegang KH Moh. Ramdlan Siraj 15 tahun lalu, wacana tersebut sudah ada. Jika pemekaran kabupaten menyasar Sumenep, di mana daratan dan kepulauan berpisah, maka akan kehilangan incame perkapita.

 

"Saat duduk di DPRD dulu, kami tidak setuju ide pemekaran Sumenep. Kita akan kehilangan aset kepulauan. Dan ini bisa menjadi mimpi yang menyesakkan dada," tutur Pengasuh Pondok Pesantren Attaufiqiyah Bluto tersebut.

 

Musytasyar PCNU Sumenep tersebut meminta agar NU lebih fokus pada masalah kecil yang dihadapi masyarakat. Seperti penguatan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, labelisasi lembaga baik formal maupun penguatan konten kurikulum keaswajaan.

 

"Paling tidak materi pembelajaran ke-NU-an dan ke-Aswaja-an di lembaga pendidikan madrasah diajarkan dan dimonitor," pintanya. Karena bila tidak, dikhawatirkan anak cucu tidak akan mengenal Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah lagi, lanjutnya.

 

Kiai Zainul Hasan juga menimpali bahwa pembicaraan Provinsi Madura diagendakan rapatnya oleh PCNU. Disampaikan bahwa pembahasan tersebut bukannya tanpa alasan, melainkan ada permintaan dari panitia seminar terkait pembentukan Provinsi Madura.

 

“Perbincangan Provinsi Madura juga dibahas sejumlah ulama dan perguruan tinggi yang merumuskan landasan filosofis bagi pembangunan Madura yang kelak berfungsi sebagai pijakan normatif dan bisa diarahkan. Landasannya adalah nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan, dan kemaduraan,” terang Sekretaris PCNU Sumenep tersebut.

 

Rapat kordinasi bulanan dipimpin Kiai Bahrul Widad dan menyepakati bahwa masalah Provinsi Madura akan dikaji secara mendalam. Lembaga yang dipasrahi adalah Pimpinan Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Sumenep dengan melibatkan banyak pihak.

 

Kontributor: Firdausi

Editor: Ibnu Nawawi