PMII Lawan Liberalisasi Pendidikan

Yogyakarta, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DIY dan Sleman, bersama berbagai organisasi mahasiswa se-DIY yang tergabung dalam Gerakan “Monjali” (Menolak Dijajah Kembali) menggelar aksi besar, Kamis siang (2/5), sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Salah satu yang dibidik adalah soal liberalisasi pendidikan yang dinilai sebagai musuh utama bangsa.<>

Aksi tersebut digelar dengan mengambil start di Jl. Abu Bakar Ali dan finish di kawasan Titik Nol Kilometer, Malioboro, Yogyakarta. 

Sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan mahasiswa diarak melintasi Jl. Malioboro, menuju kantor DPRD Provinsi DIY. Di depan Gedung DPRD ini, para mahasiswa melakukan orasi dengan menyerukan berbagai permasalahan terkait dunia pendidikan yang terjadi sekarang ini.

“Pelaksanaan UN yang tidak serempak, kertas soal UN yang bermasalah, menunjukkan bahwa wajah pendidikan kita sangat buruk,” demikian dikatakan Ica Sulaiman, salah satu orator dari PMII DIY.

Beberapa menit menunggu para anggota DPRD yang tidak segera keluar, massa pun menjadi kecewa. Perwakilan massa yang masuk ke dalam kantor DPRD pun keluar dengan tangan hampa. Namun, aksi tetap berjalan dengan damai dan tertib.

Setelah berorasi di depan gedung DPRD, aksi dilanjutkan dengan berjalan menuju kawasan Titik Nol Kilometer. Massa aksi yang terdiri dari puluhan orang itu pun sempat membuat macet arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Pada ujung aksi, ditutup dengan pembacaan press release yang berisikan delapan tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Adapun delapan hal yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut adalah: 1) Wujudkan pendidikan yang dapat diakses oleh semua rakyat, sesuai amanat UUD 1945, 2) Hapuskan Ujian Nasional, 3) Hapuskan Kurikulum 2013, 4) Wujudkan pendidikan nasional yang berbasis lokalitas, 5) Usut tuntas kacaunya proses Ujian Nasional (UN) 2013, dan hukum bagi siapapun yang bersalah, 6) Hapuskan Uang Kuliah Tunggal (UKT), 7) Realisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD tanpa ada korupsi dan penyelewengan, dan 8) Cabut UU No. 7 tahun 1994.

Aksi tidak akan berhenti begitu saja, namun akan tetap dikawal sampai tuntas. Hal itu dikatakan oleh Wahid (Ketua GMNI) selaku koordinator umum pada aksi tersebut.

“Setelah ini, kita akan membuat pernyataan sikap dan melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas se-DIY”, tandas mahasiswa Filsafat Universitas Gadjah Mada di akhir aksi, yang juga diamini oleh Adib (Ketua PMII Cabang Sleman) selaku koordinator lapangan. 




Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Dwi Khoirotun Nisa’