Politik Identitas, Biaya Murah, Ongkos Sosial Tinggi

Jember, NU Online
Dalam beberapa tahun terakhir ini politik identitas menjadi kecenderungan para politisi sebagai bahan kampanye untuk meraih dukungan masyarakat. Grafik penggunaan politik identitas semakin tinggi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tuduhan dan klaim dengan mengatasnamakan agama begitu mudah dihambur-hamburkan demi menggapai kemenangan. Bahkan suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan agama, masih dicari-cari benang merahnya untuk dihantamkan kepada lawan.

“Itu tidak sehat, berbahaya bagi keutuhan bangsa,” ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember, Gus Muis Shonhaji saat memberikan sambutan dalam Halal Bi Halal Forum Silaturrahim Lintas Agama di gedung Muslimat NU Jember, Jawa Timur, Rabu (19/6) malam.

Menurutnya, tren masyarakat untuk menggunakan politik identitas dalam mengikuti kontestasi politik disebabkan biayanya murah dan bisa melahirkan hubungan emosional yang tinggi. Dengan pendekatan agama dalam berkampanye,  maka massa cenderung ‘ikhlas’ untuk mendukung ajakan sang politisi.

“Karena yang dijadikan alasan adalah soal agama, bukan soal kekuasaan. Sehingga masyarakat tertarik karena alasan agamanya, karena satu agama dan sebagainya. Sehingga hubungan emosional cepat terbangun,” jelasnya.

Gus Muis menambahkan, dengan pola kampanye yang mendasarkan pada alasan agama, maka biayanya menjadi murah. Sebab, massa tidak begitu peduli dengan biaya kalau sudah bicara soal agama. Walaupun demikian, politik identitas tidak elok jika diteruskan, karena ongkos sosialnya tinggi. Yaitu terjadinya polarisasi massa berdasarkan issu agama, suku dan sebagainya.

“Risikonya tinggi. Berbahaya sekali bagi ketuhan NKRI. Permusuhan yang dipicu oleh sentimen keagamaan, sulit mengurainya. Karena masing-masing orang merasa paling benar sesuai dengan dalil agama yang didengarnya,” urainya.

Oleh karena itu, Pengasuh Pesantren As-Syafa’ah Kelurahan Tegalbesar itu berharap agar kedepan, politik identitas dihindari dalam ajang politik apapun. Agama jangan dijadikan tameng politik, tapi seharusnya politik untuk kemakmuran agama.

“Mari kita berpolitik secara sehat. Masih banyak bahan kampanye lain selain membawa-bawa agama,” pungkasnya. (Aryudi AR).