Raperda Pesantren Disetujui DPRD Lampung, Wagub Sujud Syukur

Bandarlampung, NU Online
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung disetujui seluruh fraksi DPRD Lampung. 

 

Mbak Nunik, sapaan karibnya, tampak menangis dan langsung melakukan sujud syukur di ruang rapat paripurna, Senin (2/11).

 

Dukungan penuh seluruh anggota DPRD Lampung ini diberikan kepada Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

 

Sambil berlinang air mata, Nunik mengatakan bahwa Perda Pesantren yang disahkan mampu memberi bermanfaat bagi pesantren dan elemen di dalamnya seperti pengasuh, pengajar, santri, dan masyarakat.

 

"Sudah menjadi bagian hidup saya. Dari lahir, kecil sampai sekarang saya bagian dari santri," kata Mbak Nunik yang juga putri ulama kharismatik NU yakni Kiai Abdul Chalim dan juga cicit dari Kiai Ma'sum Lasem ini.

 

Nunik mengungkapkan bahwa kemandirian pesantren sudah terbukti oleh waktu. Tanpa menuntut apa pun dari pemerintah, pesantren terus memberikan pendidikan agama dan umum untuk mencerdaskan anak bangsa.

 

"Maka sudah saatnya kita memberikan perhatian. Ini kewajiban kita semua," tegas Nunik.

 

Perda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Perda ini menjadi payung hukum untuk pihak terkait dalam mendukung pondok pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan.

 

Dalam perda tersebut diatur lebih rinci tentang pemberdayaan pesantren, pembinaan pesantren, serta fasilitasi pesantren yang dirasa sangat diperlukan bantuan dan kehadiran dari pemerintah provinsi.

 

Agar bukan sekadar formalitas

Menanggapi dibuatnya perda ini, salah satu pengasuh pondok pesantren di Pringsewu H Munawir berharap pemerintah lebih serius lagi dalam menjalankan isi perda tersebut. Pengasuh Pesantren Hidayatul Mubtadiin Sukoharjo ini berharap penerapannya lebih ditekankan kepada substansi bukan formalitas belaka.

 

"Penerapan perda harus dilakukan secara serius dan menyeluruh sehingga pesantren benar-benar mampu merasakan kehadiran pemerintah di pesantren," harapnya.

 

Apalagi Wakil Gubernur Lampung tambahnya, juga seorang santri tulen yang tahu secara psikologis, dinamika dan kultur yang ada dalam pesantren. "Ini menjadi modal untuk benar-benar terwujudnya isi dari Perda ini," ujarnya.

 

Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Kendi Setiawan