Akses Kesehatan Reproduksi Perempuan Korban Kekerasan Disebut Masih Terbatas

Jakarta, NU Online

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti terbatasnya akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan korban kekerasan. Padahal, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin negara tanpa diskriminasi, termasuk hak korban atas layanan medis, pemulihan kesehatan mental, dan layanan aborsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti mengatakan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 menunjukkan bahwa akses korban kekerasan terhadap layanan medis dan kesehatan mental masih terbatas. Mekanisme penanganan yang tersedia juga belum berjalan secara utuh.

 

Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum tersedianya layanan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan dan/atau kekerasan seksual lainnya. Padahal, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 telah mengatur jaminan layanan tersebut.

 

“Hak korban atas layanan aborsi sudah dijamin undang-undang, dan saat ini aturan pelaksanaanya tengah disusun. Kami mendorong agar proses ini segera dituntaskan dan menempatkan kebutuhan korban sebagai pusatnya, sebab KUHP membatasi layanan ini pada usia kehamilan 14 minggu. Bagi korban, setiap hari penundaan berarti pilihan yang semakin sempit,” ujar Yuni kepada NU Online, Kamis (12/11/2026).

 

Selain akses layanan bagi korban kekerasan, ketimpangan pemeriksaan kesehatan perempuan juga menjadi perhatian. Data Kementerian Kesehatan 2025 mencatat, sepanjang 2023 hingga 2025, baru 631.162 perempuan berusia 30–50 tahun atau 6,8 persen dari sasaran yang menjalani deteksi dini kanker leher rahim.

 

Sementara itu, pemeriksaan payudara klinis baru menjangkau 4.089.557 perempuan atau 9,54 persen dari sasaran.

 

Ketimpangan cakupan pemeriksaan antarwilayah juga cukup lebar. Deteksi dini kanker leher rahim mencapai 44,24 persen di DKI Jakarta, tetapi hanya 0,03 persen di Bengkulu. Adapun cakupan pemeriksaan payudara di Papua Pegunungan tercatat sebesar 0,21 persen.

 

Pada 2025, sebanyak 3.737 ibu meninggal dunia atau rata-rata sekitar 10 perempuan setiap hari.

 

Menurut Yuni, rendahnya cakupan pemeriksaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kelalaian perempuan. Persoalan itu justru menunjukkan belum optimalnya upaya negara dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan.

 

“Ketimpangan ini diperberat oleh cara pandang yang menyempitkan kesehatan perempuan menjadi urusan kehamilan dan persalinan, padahal rekomendasi umum CEDAW Nomor 24 meminta negara memperhatikan kebutuhan kesehatan perempuan sepanjang hidupnya,” katanya.

 

Ia menegaskan, kebijakan kesehatan yang hanya menempatkan perempuan dalam peran sebagai ibu berisiko mengabaikan berbagai kebutuhan kesehatan lainnya. Padahal, perempuan membutuhkan akses layanan kesehatan menyeluruh sesuai kondisi dan tahapan kehidupannya.

 

“Selama kebijakan kesehatan masih melihat perempuan semata sebagai ibu, sebagian besar kebutuhan kesehatan perempuan akan tetap berada di luar jangkauan layanan,” katanya.

 

Komnas Perempuan mendorong pemerintah pusat dan daerah menempatkan kesehatan perempuan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dengan berlandaskan standar hak asasi manusia.

 

“Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan anggaran kesehatan yang responsif gender, layanan yang merata sepanjang siklus hidup perempuan, serta pelayanan medis yang terhubung dengan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, termasuk layanan aborsi bagi korban perkosaan,” kata Yuni.