Amnesty: Wacana Darurat Militer Sama Saja Tempatkan Rakyat sebagai Musuh

Jakarta, NU Online

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dengan tegas menolak wacana pemberlakuan status darurat milter.

Menurutnya, penurunan militer dalam menghadapi kebebasan berpendapat hanya akan memperparah konflik dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

“Melibatkan militer di luar urusan pertahanan atas nama Keamanan Nasional untuk turun menangani ekspresi kebebasan berpendapat akan menempatkan rakyat sebagai musuh,” katanya kepada NU Online pada Selasa (2/9/2025).

“Wacana kebijakan maupun upaya-upaya meningkatkan eskalasi keamanan negara melalui pemberlakuan status darurat apa pun, baik sipil maupun militer sangat tidak tepat dan tidak diperlukan. Karena status ini hanya akan memperburuk keadaan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pembatasan ruang gerak masyarakat dalam situasi darurat bisa berdampak langsung pada kehidupan ekonomi rakyat kecil, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan harian seperti pengemudi ojek online, buruh pabrik, dan para pekerja sektor informal lainnya.

“Pemberlakuan ini juga berdampak pada kebijakan yang membenarkan pelibatan militer dalam tata kelola keamanan dalam negeri. Padahal itu tugas kepolisian dan perangkat hukum lainnya,” ujarnya.

Usman mendesak pemerintah tetap menjunjung sistem pemerintahan sipil dan supremasi hukum, serta menempatkan militer dalam kerangka tugas konstitusionalnya.

“Oleh sebab itu, kami menolak pemberlakuan keadaan darurat atas nama ancaman keamanan nasional dan pelibatan militer serta mendesak negara tetap menjalankan pemerintahan sipil, peradilan umum dan meletakkan militer dalam fungsi konstitusional, yaitu sebagai alat negara dalam melaksanakan kebijakan strategis pertahanan,” jelasnya.

Ketua PBNU H Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) menyatakan bahwa wacana pemberlakuan darurat militer di tengah gelombang demonstrasi saat ini sangat tidak tepat dan cenderung berlebihan.

Savic menilai, kondisi keamanan belum mencapai titik yang membahayakan sehingga tidak ada alasan kuat untuk memberlakukan langkah ekstrem tersebut.

Ia juga menilai bahwa unjuk rasa yang terjadi selama ini masih berlangsung dalam skala simbolik dan belum mengganggu stabilitas negara secara luas.

Menurutnya, bentuk kemarahan publik lebih banyak terlihat di titik-titik seperti kantor polisi dan gedung DPRD.

“Saya kira masih jauh. Mungkin ada sejumlah teman, sejumlah pihak yang terlalu mengkhawatirkan, tapi saya tidak yakin ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dan situasinya saya kira masih jauh,” ujarnya kepada NU Online pada Selasa (2/9/2025).