Banyak Negara Dukung Kemerdekaan Palestina, Saatnya Buka Negosiasi Teritori
NU Online Ā· Senin, 3 Juni 2024 | 08:15 WIB
Suci Amaliyah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Imam Aziz menyarankan Indonesia mulai membuka negosiasi teritori Palestina menyusul banyak negara telah mendukung kemerdekaan Palestina.
Sebelumnya, sejumlah negaraĀ Uni EropaĀ (UE) resmi mengakui negaraĀ PalestinaĀ di tengah agresi brutal Israel di Jalur Gaza. Spanyol dan Irlandia selaku bagian UE mengakui Palestina di hari yang sama, Selasa (28/5/2024). Langkah ini disusul Norwegia. Mereka menyebut pengakuan tersebut sebagai tonggak sejarah.
"Ini bagian paling sulit. Jadi tidak selesai dengan sekadar Palestina Merdeka. Paling tidak ada 3 isu yang harus dilakukan Indonesia jika membuka negosiasi teritori," ujar Imam Aziz kepada NU Online, Kamis lalu di Jakarta.
Pertama, teritori Palestina sebelum dicaplok Israel. Menurutnya, teritori ini kemungkinan yang akan diklaim rakyat Palestina.
Kedua, teritori yang tersisa dari upaya Israel menguasai kawasan. Ketiga, opsi PBB yakni two state (dua bagian kawasan Ā yang dianggap sebagai win win solution). Ā
"Nah, dari tiga hal itu mana yang akan dipakai basis kesepakatan? Nggak semudah yang dibayangkan. Pasti terjadi tarik menarik antara Palestina dan Israel," ungkap Imam.
Imam berharap Indonesia dapat menjadi mediator dalam konflik ini dengan mengambil inisiatif memulai pembicaraan dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas.
"Indonesia selama ini bisa dianggap pihak netral Ā dibandingkan negara-negara di kawasan Teluk. Indonesia tidak punya kepentingan khusus di kawasan itu," jelasnya.
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui KurbanĀ
3
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
4
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
5
Khutbah Jumat: Meraih Pertolongan Allah dengan Membantu Sesama
6
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
Terkini
Lihat Semua