Biaya Haji 2025 Moderat, Kurangi Tekanan terhadap Keberlangsungan Keuangan Haji

Jakarta, NU Online

Pemerintah (Kemenag, BP Haji, dan BPKH) dan Komisi VIII akhirnya menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di kisaran Rp89,4 juta dengan komposisi Rp55,4 juta atau 62% ditanggung jemaah (Bipih) turun dikisaran Rp.600 ribu/ per jamaah dan Rp33,9 juta (38%) disubsidi dari nilai manfaat yang dikelola BPKH, sehingga secara akumulasi biaya haji turun hampir Rp4 juta dibanding tahun lalu.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, ada efisiensi Rp1,3 triliun dibanding tahun lalu. Sehingga sedikit mengurangi beban dan tekanan terhadap keberlangsungan keuangan haji.

Penurunan biaya ini, kata Mustolih, disambut antusias oleh publik dan sejalan dengan atensi Presiden Prabowo yang sangat mengharapkan adanya efisiensi biaya, terlebih di saat kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja. Meskipun publik sebelumnya sempat terkejut karena biaya yang diusulkan secara resmi oleh Kemenag pada kisaran Rp93 juta hampir sama dengan tahun lalu.

"BPIH pada tahun ini terbilang cukup moderat karena dengan mengompromikan aspirasi penurunan biaya bagi jamaah haji yang akan berangkat, sekaligus bisa menekan subsidi nilai manfaat yang di dalamnya ada hak 5,4 juta jamaah haji tunggu meskipun masih belum ideal," ujar Mustolih dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025) di Jakarta.

Sejumlah langkah efesiensi terhadap beberapa layanan antara lain penerbangan, pelayanan jamaah di tanah air, akomodasi di Makkah dan sebagaimanya.

"Tantangannya adalah apakah dengan turunnya biaya haji nantinya layanan akan tetap baik atau menurun? Apalagi petugas pada tahun ini berkurang 50% dari semula 4.200 menjadi 1.200 an orang," ungkap Mustolih.

Menteri Agama menjanjikan meski ada banyak efesiensi, layanan akan tetap berjalan maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Mustolih, hal itu tentu tidak bisa dijawab saat ini, tapi akan dibuktikan nanti pada waktunya saat jamaah sudah mulai diberangkatkan ke tanah suci dan ujian berbagai layanan serta fasilitas kepada jamaah yang sesungguhnya akan berlangsung pada masa puncak haji di Armuzna (Arafah, Mina dan Muzdalifah) yaitu saat wukuf, mabit, dan kegiatan di Jamarat tepatnya pada 9-13 Dzulhijjah.

"Apa yang telah dijanjikan Menag kita harapkan benar-benar terealisasi karena tahun 2025 ini merupakan pertaruhan besar penyelenggaraan ibadah haji," tegas Mustolih.

Untuk diketahui, tahun 2025 M/1446 H ini merupakan musim haji terakhir yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Mulai musim haji tahun depan akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

"Oleh sebab itu, tahun ini menjadi pertaruhan Kemenag, maka harus all out agar haji lancar, aman, dan sukses," tandas Mustolih.