Gibran Mengaku Diminta Prabowo Ajukan PK, Yusril Tegaskan Putusan MA Final

Jakarta, NU Online

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), terkait polemik ijazah SMA-nya. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan tidak dapat diajukan PK.

Gibran menyampaikan hal tersebut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan telah bertemu dengan Prabowo pada pagi hari untuk membahas polemik tersebut.

Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi dan kritik masyarakat terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazahnya. Ia juga tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.

“Seperti teman-teman ketahui, tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” sambungnya.

Menurut Gibran, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait persoalan yang tengah berkembang. Salah satunya, Presiden meminta dirinya tetap membuktikan keabsahan ijazah melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujarnya.

Gibran menambahkan, Prabowo juga memintanya menyiapkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Selain itu, ia diminta berkoordinasi dengan pihak pendidikan dasar dan menengah untuk menempuh upaya PK di MA.

“Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelasnya.

Sementara itu, Yusril menegaskan bahwa putusan MA terkait masalah surat penyetaraan pendidikan Gibran telah bersifat final. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

“Oleh karena itu, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan itu,” kata Yusril, Selasa (10/11/2026).