Gibran Mengundurkan Diri, Begini Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti

Jakarta, NU Online

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri pada pukul 11.00 WIB. Namun, ia menyampaikan informasi tersebut sebagai kabar yang didengarnya.

“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak,” ujar Habiburokhman, Kamis (12/11/2026) di kompleks Parlemen Jakarta.

Kabar pengunduran diri Gibran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari. Wakil presiden pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Ketentuan tersebut berbunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Dengan demikian, presiden berwenang mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Tata cara pemilihan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Presiden juga memiliki batas waktu dalam mengajukan calon. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2), nama dan kelengkapan persyaratan kedua calon harus disampaikan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Ketentuan tersebut berbunyi:

“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.”

Mekanisme pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti

Setelah menerima dua nama calon dari presiden, MPR memilih salah satunya melalui sidang paripurna sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU MD3. Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyatakan kesediaannya di hadapan sidang sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (4).

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, presiden memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.

Wakil presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Ketentuan pelantikan ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MD3. Sementara itu, penetapannya dilakukan melalui Ketetapan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 49 undang-undang tersebut.

Hak pensiun dan fasilitas mantan wakil presiden

Apabila Gibran resmi mengundurkan diri dan memenuhi ketentuan yang berlaku, ia berpotensi memperoleh hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

Hak tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

Pensiun pokok mantan wakil presiden diberikan seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, nilai pensiun pokoknya mencapai Rp20.160.000 per bulan.

Selain itu, terdapat tunjangan keluarga berupa tunjangan pasangan sebesar 10 persen dari pensiun pokok atau Rp2.016.000 per bulan. Tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok atau Rp403.200 per bulan untuk setiap anak diberikan dengan ketentuan maksimal dua anak yang belum bekerja, belum menikah, dan berusia di bawah 25 tahun.

Mantan wakil presiden juga memperoleh fasilitas perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku. Negara turut menanggung biaya rumah tangga tertentu, seperti air, listrik, dan telepon.

Fasilitas lainnya mencakup satu rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya sebagai hak milik serta satu unit mobil dinas lengkap dengan pengemudi.

Dari sisi keamanan, mantan wakil presiden dan pasangannya memperoleh pengamanan terbatas seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.