Harlah Ke-5 RBPI Dorong Pemerintah Perhatikan Aspirasi Pengemudi

Jakarta, NU Online

Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) tegaskan komitmen untuk terus menjadi wadah perjuangan sekaligus pemberdayaan bagi para pengemudi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua RBPI Ika Rostianto dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-5 RBPI di Jakarta, Ahad (1/11/2026).

 

"Saya berharap pemerintah semakin terbuka terhadap aspirasi para pengemudi dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada keberlangsungan sektor transportasi nasional," katanya sebagaimana disampaikan kepada NU Online, Senin (2/11/2026).

 

Ika menjelaskan, Harlah Ke-5 RBPI diisi dengan doa kebangsaan lintas agama sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa sekaligus dukungan bagi pemerintah, masyarakat, dan para pengemudi transportasi.

 

"Kami sengaja membuat tema yang agak berbeda. Melihat kondisi Indonesia hari ini, dengan berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri, kami memilih doa kebangsaan lintas agama. Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya para pengemudi, sekaligus menjadi dukungan bagi pemerintah agar Indonesia tetap baik-baik saja," katanya.

 

Menurut Ika, lima tahun perjalanan RBPI menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan memperjuangkan kesejahteraan pengemudi di Indonesia.

 

Ia menambahkan, Harlah Ke-5 RBPI dihadiri sekitar 700 peserta, melebihi target awal sebanyak 500 orang. Jumlah tersebut, katanya, menjadi bukti semangat kebersamaan dan soliditas keluarga besar RBPI.

 

RBPI Soroti Kelangkaan BBM Bersubsidi dan Persoalan Barcode Pengemudi

Dalam momentum Harlah Ke-5 RBPI, Ika juga menyoroti sejumlah persoalan di sektor transportasi, di antaranya kelangkaan BBM bersubsidi dan sistem barcode yang dinilai belum tertata dengan baik.

 

"Yang pertama kami minta adalah transparansi. Sebenarnya kelangkaan ini karena stok BBM memang kurang atau ada masalah dalam pendistribusian? Sebab, beberapa kali kami mendapatkan informasi bahwa kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih cukup. Kalau memang cukup, berarti harus jelas persoalannya ada di mana," jelasnya.

 

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan solusi alternatif apabila persoalan kelangkaan tersebut memang disebabkan oleh keterbatasan stok.

 

"Jangan sampai masyarakat, khususnya pengemudi, justru mendapatkan BBM dengan kualitas yang tidak baik. Semua kebijakan harus melalui kajian dan uji kelayakan yang benar," terangnya.