ICW Soroti Belanja Influencer: Kepercayaan Publik Tak Bisa Dibeli

Jakarta, NU Online

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer oleh dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan jasa pemengaruh melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

 

ICW menilai popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Menurut ICW, kepercayaan publik semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi menggunakan uang pajak.

 

"Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah," demikian kutipan siaran pers yang diterima NU Online pada Selasa (10/11/2026).

 

Selain persoalan penggunaan anggaran, ICW juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut. Pasalnya, Raffi Ahmad telah dilantik Presiden sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

 

Sementara itu, menurut ICW, PT Rans Animasi Indonesia yang didirikan pada 15 April 2020 belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.

 

"Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad. Kondisi ini menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama," jelas ICW.

 

Pengadaan Kementerian Harus Mengacu pada Renstra dan RPJMN

Selain itu, ICW menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas serta mendukung pelaksanaan program instansi, termasuk pencapaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 

"Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan," jelas ICW.

 

Dalam kasus ini, lanjut ICW, keterkaitan kegiatan tersebut dengan tugas dan fungsi kementerian maupun target dalam Renstra belum terlihat jelas berdasarkan informasi paket pengadaan yang tersedia.

 

"Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran," terangnya.