Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menagatakan, NU harus bersinergi, berkontribusi, dan berkomunikasi intensif dengan Pemerintah DIY dalam membangun masyarakat.
Ia mengatakan hal itu pada pelantikan PWNU DIY 2017-2022 di gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (26/01). PWNU DIY periode 2017-2022 ini dibawah kepemimpinan KH Mas’ud Masduqi (Rais Syuriah) dan Prof. Dr. KH. Nizar Ali (Ketua Tanfidziyah).
Sri Sultan HB X menambahkan, media sosial (medsos) mempunyai pengaruh sangat kuat dalam memebangun NKRI. Kalau disalahgunakan, maka bisa memecah-belah bangsa. Padahal, dari Sabang sampai Merauke sudah menyatakan diri sebagai bagian NKRI. Kita harus menjaganya semaksimal mungkin.
“Dalam sejarah bangsa ini, NU mempunyai peran besar, jaringan yang luas. Untuk itu, saya berharap NU dengan jaringannya agar berperan aktif dalam meneguhkan NKRI ini. Kita dilahirkan dengan ribuan perbedaan, tetapi itu jangan membuat kita terpecah dan saling melukai. Mayoritas mengayomi minoritas, dan minoritas bersikap baik,” tegas Sultan HB X yang juga menjadi Deklarator Ciganjur 1998 bersama Gus Dur, Megawati, dan Amien Rais.
Sultan HB X juga menegaskan bahwa demokrasi hanyalah alat, bukan tujuan. Makanya, demokrasi jangan sampai menghalalkan segala cara. Kebebasan dalam demokrasi harus sesuai dengan aturan hukum, jangan sampai menerjang kebangsaan dan nasionalisme.
“Harapan saya, demokrasi adalah pilihan kita dalam meneguhkan kebangsaan. Binneka Tunggal Ika bukan hanya simbol, tetapi sebagai strategi perekat bangsa. Kami tidak ingin ada separatis yang memunculkan isu-isu memerdekaan diri di bumi Mataram ini. Semoga pengurus baru PWNU DIY makin sukses dan berbuat lebih banyak bagi umat dan masyarakat,” pungkasnya. (Sibyan/Abdullah Alawi)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: 2 Perkara yang Menyebabkan Amal Ibadah Ditolak
2
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
3
Rakornas PB PMII dan PKC Se-Indonesia Bahas Isu Daerah Hingga Nasional
4
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
5
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
6
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
Terkini
Lihat Semua