Kepentingan Masyarakat Harus Jadi Pijakan Utama Pejabat

Jakarta, NU Online

Akhir-akhir ini banyak bermunculan insiden yang menimbulkan hegemoni. Peristiwa Papua, misalnya, yang belum juga selesai. Ada pula demonstrasi beberapa waktu lalu yang berakhir ricuh.

 

Hal tersebut lazim terjadi menjelang peristiwa penting negara mengingat dalam waktu dekat akan terjadi pelantikan presiden dan wakil presiden, serta penentuan dan pelantikan pejabat menteri.

 

“Menjelang proses yang monumental akan terjadi proses tarik menarik kepentingan, proses negosiasi tawar menawar untuk berebut akses di dalam kekuasaan,” ujar Ngatawi al-Zastrouw, pengajar sosiologi di Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, saat ditemui NU Online di kampus Unusia Jakarta, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Sabtu (5/10).

 

Pasalnya, menurut Zastrouw, hari-hari menjelang peristiwa tersebut merupakan momentum penting dalam menentukan ulang posisi dan memperoleh kursi. “Karena, ini momentum repositioning untuk memberikan bagi siapa saja untuk memperoleh posisi itu, adu kuat bagi pihak yang berkepentingan,” kata akademisi yang biasa mengenakan blangkon dalam setiap aktivitasnya itu.

 

Oleh karena itu, Zastrouw menegaskan bahwa tidak ada lain yang harus dilakukan oleh para pejabat saat ini kecuali dialog dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utamanya.

 

”Harus dialog, negosiasi secara baik, meletakkan kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama,” tegasnya.

 

Sebab, katanya, akses terbatas, tetapi banyak yang berebut. Sehingga jika tidak didudukkan dalam titik yang lebih luas, akhirnya akan terjadi konflik terus-menerus.

 

“Makanya harus ada kesadaran bagi semua pihak untuk mendudukan kepentingan bangsa ini sebagai pijakan, alas bersama,” jelasnya.

 

Setelah itu, lanjutnya, baru menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah disepakati. Namun hal yang penting, semua kepentingan harus dicatat. Meski semuanya tidak terakomodir karena sumbernya yang terbatas.

 

“Kalau tidak terakomodir dalam kepentingan itu, bukan berarti ditinggalkan. Kesadaran ini yang harus dibangun oleh semua pihak,” ujarnya.

 

Kalau semuanya sudah diletakkan pada kepentingan bersama untuk memperjuangkan hal yang lebih besar dan lebih luas, terangnya, maka di manapun posisi itu tidak akan mempengaruhi peran berbagi kepada bangsa.

 

“Harus ada kesadaran orang yang sedang duduk yang bisa mendapatkan akses untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu. Artinya, harus ada mekanisme kontrol, cek, penyeimbang dari posisi-posisi ini,” katanya.

 

Tanpa hal tersebut, menurutnya, Indonesia akan menjadi bangsa yang hancur. Sebab, terjadinya penghancuran suatu bangsa itu ketika proses negosiasi dan proses rekonsiliasi tidak terbangun.

 

Pewarta: Syakir NF

Editor: Aryudi AR