Langkah Kemandirian NU menurut Nasihin Hasan

Jakarta, NU Online

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) 2004-2010 M Nasihin Hasan wafat di ICU Rumah Sakit Pelni, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Almarhum dikenal sebagai sosok intelektual penting di lingkungan NU. Dua tahun lalu, tepatnya pada Senin (16/3/2020), NU Online mewawancarainya secara khusus mengenai kemandirian NU.

Nasihin mendefinisikan mandiri sebagai bersumber dari diri sendiri dan berjalan dengan kemampuan pribadi. Segala halnya tidak dipengaruhi dan tidak dibantu oleh siapa saja. Baginya, kemandirian NU itu harus menyeluruh, baik dari dimensi politik, ekonomi, maupun budaya.

Sosok intelektual kelahiran Rembang itu menegaskan bahwa NU bisa dan mampu mandiri. Hal ini mengingat NU memiliki modal sosial yang kuat dengan doktrin Ahlussunnah wal Jama'ah yang sedemikian melekat.

Lebih lanjut, Nasihin menguraikan bahwa syarat NU bisa mandiri adalah dengan mengubah jati diri dan watak organisasi dari sisi pengelolaannya dan lepas sepenuhnya dari pengaruh dan anasir partai politik manapun.

"Wong namanya mau mandiri. Jadi harus ada perubahan ini. Yes, we can!" ujar salah satu pendiri Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) itu.

Syarat kedua, menurutnya, adalah perubahan dari instrumentalistik ke membuka peluang entrepreneurship. NU itu, katanya, jangan diperalat. Sebab, NU merupakan sumber berwirausaha secara mulia dan berdaya.

Syarat berikutnya adalah perubahan dari kegiatan usaha personalistik ke kooperatif dan korporatif. "Ya, harus korporasi, sifatnya usaha bersama, manajemennya harus korporasi," ujarnya.

Keempat, dari otoritatif sentralistik ke kemitraan strategis. NU ini dalam pandangannya seperti franchaise. Misalnya, pesantren bukan milik NU, tetapi mau bergabung dalam NU. Mereka jaringannya NU, bukan milik NU. “Harus berpikir bagaimana mendayagunakan franchaise ini. Itu kemandirian berkembang. Sudah ada PTNU di pesantren, bagus.”

Oleh karena itu, NU harus mengubah arah organisasi dari tertutup ke transparan dan perubahan akuntabilitas. "Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Hal yang tak ketinggalan dari syarat kemandirian NU adalah pengelolaan yang baik. Perubahan dari hal-hal yang kharismatik ke interaktif dialogis dialektis. "Karisma iya, tapi bagaimana munculnya dari hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan," ujarnya.

"Dari hal-hal yang sifatnya ontologis, nilai-nilai, ke aksiologis tetapi melalui epistemologis. Kalau ada sesuatu itu ilmu pengetahuan semua. Jadi sifatnya ilmu pengetahuan, ilmul ulama. Jelas program sosialnya, layanan rumah sakit itu aksiologis," lanjut salah satu pendiri Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) itu.

Untuk mencapai kemandirian itu, NU harus merevitalisasi dan melakukan kontekstualisasi gerakan organisasi, tidak terlalu tekstual skriptualistik. Norma transenden seperti Al-Qur’an dan Hadis itu tetap harus menjadi landasan, tetapi juga harus menjadi kontekstual dan transformatif. "Jadi, ayat itu dikontekskan melahirkan perubahan beragama, beraswaja," ujarnya.

 

Ketiga, aktualisasi atas apa yang telah direvitalisasi dan dikontekstualisasi. Ia menegaskan bahwa Al-Qur’an itu harus menjadi perilaku dengan proses internalisasi. "Apa saja yang saya dengar, apa yang saya baca itu dibawa ke otak, diproses di hati, lalu keluar lewat tangan, dan lain-lain," terangnya.

Syarat pengurus

Nasihin juga menjelaskan bahwa syarat pengurus NU harus amanah dan jujur. Pengurus, menurutnya, harus sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga tidak mengharap gaji.

 

Selain amanah, pengurus NU juga harus memiliki modal profesional dalam mengemban tugasnya. Sebab, jika sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tinggal menunggu waktu kehancurannya.

Pengurus NU juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial. "Harus berbuat sesuatu secara benar, menguasai metode, strategi, pendekatan," pungkasnya.

 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan