Lembaga Perekonomian PBNU: Pendanaan IKN Tak Boleh dari APBN

Jakarta, NU Online

 

Pengamat Ekonomi dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim mengatakan bahwa pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, tidak boleh sama sekali mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, jika mengambil dari APBN maka akan berdampak pada sektor lainnya.

 

"Pendanaan IKN sebaiknya tidak dari APBN, akan tetapi dari private invesment (investasi swasta), juga termasuk asing. Jangan sampai pembangunan IKN membawa beban bagi sektor lain seperti pendidikan, keamanan, kesehatan. Ini sesuatu yang lebih penting. Tidak boleh pembangunan IKN mengambil sedikit pun dari APBN. Tidak boleh," katanya saat dihubungi NU Online, Kamis (13/6/2024).

Menurut Amrullah, pemerintah harus bisa membuktikan bahwa Indonesia dapat menjaga tiga hal yang paling fundamental yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Terlebih, Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sebelum kita bisa memastikan akan mendapatkan investasi asing, kita harus membuat regulasi secara hukum yang tidak plin-plan ya, yang tidak berubah-ubah (Pastinya) membutuhkan kepastian hukum," jelasnya.

Amrullah juga melihat ada tantangan lain dalam mendanai IKN. Di antaranya soal situasi politik, korupsi yang masih merajalela, dan birokrasi yang berbelit dapat menjadi problematika tersendiri.

"Tantangannya ada untuk attrack invesment (menarik investasi) itu, sehingga investor bisa lebih percaya diri untuk bisa masuk ke IKN," jelasnya.

Tidak diragukan lagi, negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam juga menjadi momok pesaing investasi di Indonesia.

Amrullah menyebutkan, investasi Elon Musk dengan Tesla dan Starlink-nya, serta Apple lebih memilih negara lain selain Indonesia.

"Jadi ini tantangan Indonesia dan juga selain instability (instabilitas) dan korupsi. Selain itu juga persaingan dengan negara-negara lain," jelasnya.

Meski begitu, Amrullah mengaharapkan agar proyek IKN itu dapat berhasil. Pemerintah diharapkan tidak mundur dan menyerah dalam pembangunan IKN.

"Itu harus menjadi tekad bersama bahwa bangsa Indonesia sudah mencanangkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu harus kita jaga berjalan dan sukses," ungkapnya.

Dilansir BBC, pendanaan proyek IKN bernilai Rp466 triliun. Sementara investasi swasta, baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah, direncanakan menyumbang 80 persen atau sekitar Rp372 triliun. Sisanya, dibiayai oleh APBN.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang IKN.
 

Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan. Rinciannya, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), badan usaha/swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun). Proporsi penggunaan APBN mencapai 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha.

"Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun. Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” kata Said Abdullah, dilansir situs resmi DPR RI

Hingga kini, belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Hal ini diakui sendiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).

Bahlil berdalih, saat ini IKN baru membutuhkan investasi dari dalam negeri untuk pembangunan tahap I pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sementara investor asing akan masuk pada pembangunan tahap II.

"Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan," tambahnya, sebagaimana dilansir CNN Indonesia.